Namun, di sisi lain, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan profesional.
Kepastian status juga akan memberikan perlindungan dan kejelasan karir bagi tenaga honorer yang selama ini berada di zona abu-abu.
Kesimpulan
Penghapusan PPPK paruh waktu bukan akhir bagi tenaga honorer, melainkan awal dari penataan ulang sistem kepegawaian yang lebih berbasis data dan kebutuhan riil.
Bagi honorer, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan aturan baru.
Bagi pemerintah, tantangan utama adalah memastikan transisi berjalan adil, tanpa mengorbankan hak-hak pegawai yang telah lama mengabdi.
Dengan revisi UU ASN yang akan segera dibahas lebih lanjut, para honorer PPPK paruh waktu disarankan untuk terus memantau informasi resmi dari BKN dan Kementerian PANRB agar tidak ketinggalan perkembangan terkini kebijakan kepegawaian nasional. ***
