Kebijakan pengangkatan PPPK SPPG dinilai sebagai bagian dari program prioritas pemerintah MBG yang memiliki target pembangunan nasional yang harus dipenuhi dalam jangka pendek.
Sementara itu, tenaga pendidik tetap masuk dalam rencana penataan jangka menengah hingga panjang yang masih menunggu finalisasi pelaksanaan dan mekanisme anggarannya.
Suara Hati Para Guru: Rasa Ketidakadilan dan Kecewa
Suara guru non-ASN dan PPPK paruh waktu semakin menguat karena mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari satu dekade, tanpa kepastian status atau peningkatan kesejahteraan yang setara dengan PPPK penuh waktu.
Menurut anggota Komisi X DPR RI, kebijakan percepatan pengangkatan SPPG PPPK memperlihatkan ketidakserataan keberpihakan terhadap tenaga pendidik yang sudah lama menunggu.
Ia menyoroti bahwa seharusnya penataan tenaga non-ASN termasuk guru sudah lebih dulu dirampungkan sebelum membuka prioritas baru.
Organisasi seperti P2G (Persatuan Pendidik dan Guru) juga mengkritik kebijakan ini sebagai perlakuan yang timpang.
Mereka menilai bahwa pengangkatan sejumlah pegawai SPPG secara cepat mengabaikan sejarah panjang perjuangan guru honorer yang selama bertahun-tahun berkontribusi tanpa status ASN atau PPPK penuh waktu.
Dampak Kebijakan: Ketidakpastian dan Ketidakpuasan
Ketidakpastian status ini berdampak signifikan bagi para guru, terutama secara finansial dan motivasi kerja. Banyak yang merasa tertinggal, sementara rekan lain dalam unit baru (SPPG) sudah melewati proses pengangkatan ke PPPK lebih cepat.
