JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mematangkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional ini membutuhkan ribuan personel, mulai dari tenaga manajerial hingga operasional lapangan.
Namun, muncul pertanyaan di kalangan pelamar dan pegawai mengenai status kepegawaian mereka.
Siapa saja pegawai SPPG yang berpeluang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan siapa yang tidak?
Berikut ulasan lengkap berdasarkan kebijakan terbaru BGN dan regulasi Manajemen ASN.
Urgensi SDM di Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG)
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa SPPG adalah ujung tombak keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.
Setiap unit SPPG diproyeksikan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan balita.
Untuk mengoperasikan ribuan unit ini, BGN merekrut tenaga ahli gizi, juru masak (chef), tenaga logistik, hingga administrasi.
