Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur besar seperti jembatan penghubung antarkecamatan atau pembangunan fasilitas layanan publik skala kabupaten sering kali harus diusulkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Dalam konteks ini, DU RKP Desa dapat diibaratkan sebagai “proposal resmi” dari desa kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi agar pembangunan strategis dapat direalisasikan melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, atau APBN.
Menurut praktik perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan desa harus sinkron dengan sistem perencanaan pembangunan daerah agar tercipta harmonisasi kebijakan pembangunan dari tingkat bawah hingga tingkat nasional.
Fungsi dan Tujuan DU RKP Desa
Keberadaan DU RKP Desa memiliki peran strategis dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia. Setidaknya terdapat tiga fungsi utama.
Pertama, sebagai instrumen perencanaan pembangunan partisipatif.
DU RKP Desa memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti di tingkat desa, tetapi dapat diperjuangkan ke tingkat yang lebih tinggi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Kedua, sebagai dokumen pelengkap RKP Desa tahunan. Tim penyusun RKP Desa wajib melampirkan DU RKP Desa sebagai bagian integral dari dokumen perencanaan desa.
Ketiga, sebagai basis data kebutuhan pembangunan daerah. Bagi pemerintah daerah, kumpulan DU RKP Desa menjadi sumber informasi penting untuk menentukan prioritas pembangunan wilayah.
