Menurutnya, prinsip merit dan transparansi dalam rekrutmen ASN harus tetap dijaga.
DPR Desak Pemerintah Beri Kepastian Nasib PPPK
Meski menolak pengangkatan otomatis, DPR tidak tinggal diam terkait nasib PPPK.
Dalam rapat kerja dengan Kementerian PAN-RB dan BKN, anggota DPR mendesak pemerintah memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi PPPK.
Anggota DPR menyoroti bahwa selama ini banyak PPPK hidup dalam kondisi kontrak dan ketidakpastian.
Oleh karena itu, selain menolak konversi otomatis, DPR meminta agar hal seperti tunjangan, jaminan sosial, dan kepastian kerja menjadi perhatian serius pemerintah.
Dampak bagi PPPK dan Reaksi Publik
Pernyataan tegas DPR dan pemerintah ini tentu menjadi pukulan bagi banyak PPPK, terutama mereka yang telah mengabadi puluhan tahun sebagai honorer.
Selama ini, wacana revisi UU ASN memunculkan harapan besar di kalangan PPPK, terutama bagi guru dan tenaga kesehatan yang telah mengisi banyak kekosongan formasi strategis di daerah.
Namun, dengan penegasan terbaru ini, PPPK yang ingin berstatus PNS tetap harus mengikuti seleksi resmi seperti pelamar lainnya.
