“Kenaikan ini berlaku sejak 3 Oktober, saat masa reses terbaru dimulai,” tulis Reuters dalam laporannya yang dikutip Kompas.com (14/10/2025).
Media asing menilai langkah ini kontraproduktif dengan upaya efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global.
Polemik utama lainnya adalah minimnya transparansi penggunaan dana reses.
Laporan hasil reses diketahui hanya disampaikan secara internal ke partai politik dan tidak dipublikasikan secara terbuka, padahal dana reses bersumber dari APBN.
“Tertutupnya akses laporan dana reses anggota DPR ini bisa memicu polemik. Sebab, pembiayaan kegiatan reses bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” tulis Tempo dalam investigasinya.
Hingga kini, pimpinan DPR belum memberikan penjelasan resmi terkait kenaikan terbaru ke Rp756 juta.
Namun, beberapa politikus dari dua partai berbeda membenarkan adanya penyesuaian anggaran ini sebagai kompensasi dari penghapusan tunjangan rumah.
Di sisi lain, publik menanti bukti nyata dari peningkatan kinerja anggota dewan seiring dengan melonjaknya dana reses yang diterima. ***
