“Di 2024-2029 itu diputuskan bahwa indeks kegiatan dan dana reses itu jumlah kunjungannya ditambah dapilnya, dan indeksnya juga naik,” ujar Dasco.
Kebijakan ini mulai berlaku efektif Mei 2025, setelah sebelumnya periode Januari–April 2025 masih menggunakan nominal lama.
Namun, kenaikan tunjangan reses ini justru memicu kontroversi.
Pasalnya, pengumuman kenaikan terjadi hanya beberapa bulan setelah DPR membatalkan tunjangan rumah akibat demo besar-besaran pada Agustus 2025.
Kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk Formappi dan LIMA, yang menilai langkah ini menunjukkan minimnya rasa sensitivitas anggota dewan terhadap kondisi ekonomi rakyat.
“Dengan tunjangan reses sefantastis ini, kita jadi paham kenapa DPR tak menangis kehilangan Rp 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan,” ujar aktivis Formappi seperti dikutip Republika.co.id.
Sorotan tak hanya datang dari dalam negeri. Media internasional seperti Reuters, BBC, dan South China Morning Post (SCMP) ikut mengangkat isu ini.
Reuters menyoroti bagaimana kebijakan ini diambil di tengah upaya pemerintah memangkas fasilitas mewah DPR untuk meredam kemarahan publik.
