Transparansi ini memberi kepastian finansial bagi para pegawai, setelah sekian lama bekerja tanpa jaminan penghasilan yang pasti.
Kedua, kejelasan status kepegawaian meski kontrak satu tahun.
Masa kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan hanya berlaku satu tahun, terhitung mulai 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026.
Meski demikian, BKN menegaskan bahwa setiap tahun instansi wajib melakukan evaluasi dan dapat mengusulkan perpanjangan kontrak sesuai kebutuhan formasi.
Bagi honorer, hal ini dianggap sebagai langkah nyata pemerintah memberikan pengakuan resmi, meskipun belum bersifat permanen.
Ketiga, PPPK Paruh Waktu diakui sebagai pegawai penuh waktu.
BKN meluruskan bahwa istilah "paruh waktu" sering menimbulkan salah kaprah.
Dalam kenyataannya, mereka tetap bekerja penuh delapan jam sehari, sama seperti ASN.
Perbedaan utama hanya terletak pada komponen penggajian dan durasi kontrak yang harus diperbarui setiap tahun.
Penjelasan ini membuat honorer merasa dihargai karena beban kerja mereka diakui setara dengan pegawai tetap.
