JAKARTA – Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia terus tumbuh, tak terkecuali Koperasi Desa yang menjadi motor penggerak perekonomian di tingkat pedesaan.
Salah satu aspek yang sering menjadi pertanyaan publik, terutama para calon pengurus dan anggotanya, adalah besaran gaji atau imbalan jasa bagi para pengurus yang mengelola roda organisasi.
Lantas, berapa sebenarnya gaji pengurus koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai contoh?
Apakah ada standar baku yang mengaturnya?
Berikut adalah pembahasan lengkapnya, merujuk pada regulasi dan praktik yang berlaku.
Dasar Hukum: Imbalan Jasa, Bukan "Gaji"
Pertama, penting untuk memahami terminologi yang benar.
Dalam konteks koperasi, istilah yang digunakan secara resmi adalah imbalan jasa, bukan "gaji".
Perbedaan ini substansial.
