Ketentuan ini diatur dalam regulasi ketenagakerjaan dan diawasi oleh pengawas tenaga kerja di masing-masing daerah.
Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah yang terdaftar dan diperkirakan menerima THR dengan total nilai sekitar Rp4 triliun dari sektor swasta.
Kebijakan THR ini diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi, terutama menjelang musim belanja Lebaran yang biasanya mengalami peningkatan signifikan.
Pemerintah juga mendorong pemberian Bonus Hari Raya (BHR) untuk mitra pengemudi ojek online.
Tahun 2025, total BHR mencapai sekitar Rp220 miliar, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp105–110 miliar.
BHR tahun 2026 diperkirakan menjangkau sekitar 850.000 mitra pengemudi dengan nilai bantuan rata-rata Rp100.000–Rp110.000 per mitra.
Beberapa platform transportasi digital telah menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan tersebut.
Selain BHR, pemerintah juga memastikan perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
