“Tentang jumlah kebutuhan, kemudian melibatkan pemerintah daerah. Ada masalah keterbatasan fiskal daerah,” jelas Juri usai bertemu perwakilan guru madrasah swasta di Kantor Sekretaris Negara, Oktober 2025.
Selain itu, masalah kuota juga menjadi kendala. Pemerintah pusat sudah memberikan kuota, namun di beberapa daerah masih ada yang belum terserap.
“Masalah kuota sebelumnya sudah pernah diberikan tetapi masih ada yang belum terserap begitu menjadi ASN atau menjadi PPPK,” tambahnya.
Data dari Pusat Layanan Simpatika Kementerian Agama (Kemenag) tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan, jumlah guru madrasah seluruh Indonesia mencapai 829.970, dengan 110.541 di antaranya tidak aktif.
Sementara tenaga kependidikan madrasah mencapai 116.303, dan 5.762 di antaranya tidak aktif.
Ribuan guru dari berbagai organisasi seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Persatuan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) bahkan berunjuk rasa di kawasan Monas dan Patung Kuda, Jakarta, menuntut kejelasan status.
Sekolah Umum: Target Besar, Realita Berat
Nasib serupa juga dirasakan guru honorer di sekolah umum, baik negeri maupun swasta.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menargetkan 1 juta guru ASN PPPK di tahun 2024 sebagai upaya menuntaskan masalah kesejahteraan guru honorer.
