Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan THR, sejumlah pengamat menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi terkait alokasi anggaran.
Dengan membuka data secara jelas, masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan untuk mendukung kesejahteraan aparatur pemerintah, termasuk PPPK paruh waktu dan perangkat desa.
Selain itu, transparansi anggaran juga dinilai penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap akuntabel dan tepat sasaran.
Pemberian THR bagi PPPK paruh waktu diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sektor publik yang selama ini berada dalam skema kontrak.
Banyak pihak berharap kebijakan ini diikuti dengan peningkatan status kepegawaian dan perbaikan sistem penggajian di masa depan.
Dengan demikian, para PPPK paruh waktu yang berperan penting dalam pelayanan publik—terutama di sektor pendidikan—dapat memperoleh kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik. ***
