Dalam sejumlah daerah, THR PPPK paruh waktu umumnya hanya dihitung berdasarkan gaji pokok tanpa tambahan TPP.
Hal ini berbeda dengan PNS dan PPPK penuh waktu yang dapat menerima tambahan penghasilan dalam paket THR mereka.
Secara umum, besaran THR bagi aparatur negara dihitung setara dengan satu bulan gaji, mengikuti ketentuan pemerintah terkait pembayaran gaji ke-13 atau gaji ke-14 menjelang hari raya.
Kondisi ini membuat sebagian pihak menilai perlu adanya evaluasi kebijakan agar kesejahteraan PPPK paruh waktu juga dapat meningkat di masa mendatang.
Selain perbedaan komponen THR, gaji PPPK paruh waktu juga relatif lebih rendah dibandingkan ASN lainnya.
Dalam sejumlah laporan daerah, gaji PPPK paruh waktu berkisar antara Rp1 juta hingga Rp3,45 juta per bulan, dengan rata-rata sekitar Rp1,2 juta.
Skema ini memang dirancang sebagai solusi sementara bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebelum diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Karena itu, kebijakan pemberian THR bagi PPPK paruh waktu dinilai sebagai langkah awal pemerintah untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi tenaga kerja di sektor publik.
