Perpres ini mencakup seluruh komponen ASN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, dan Polri.
“Dengan adanya aturan ini, kebijakan kenaikan gaji tidak lagi sekadar wacana. Perpres tersebut kini telah masuk dalam dokumen resmi negara,” tulis laporan KabarNusantara.
Namun, laporan yang sama juga menekankan bahwa aturan tersebut masih bersifat sebagai arah kebijakan umum.
Artinya, belum ada kepastian terkait besaran persentase kenaikan maupun jadwal pasti penerapannya.
Keputusan final mengenai kapan dan berapa besar kenaikan gaji akan diambil berdasarkan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan fiskal nasional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah beberapa kali menegaskan hal ini.
Pada Oktober 2025, ia menyatakan pemerintah belum membuka peluang untuk kenaikan gaji ASN pada 2026, dengan alasan kapasitas fiskal diarahkan untuk program prioritas nasional.
Pernyataan terbaru menunjukkan adanya pergeseran sikap.
