Sejumlah akademisi Tanah Air menyatakan dukungan terhadap penghapusan tunjangan pensiun anggota DPR RI.
Mereka menilai pemberian uang pensiun seumur hidup untuk mantan wakil rakyat yang hanya menjabat lima tahun sebagai bentuk pemborosan pajak, ketidakadilan, dan beban anggaran yang tidak sejalan dengan semangat efisiensi negara serta kondisi rakyat saat ini.
Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menegaskan bahwa tunjangan pensiun bagi anggota DPR RI seharusnya dihapus.
Pasalnya, kebijakan ini dianggap tidak adil dan justru membebani keuangan negara di tengah upaya penghematan anggaran serta sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan layak.
"Negara sedang berhemat dan rakyat bahkan kesulitan memperoleh pekerjaan layak. Tidak adil apabila hasil pungutan pajak hanya digunakan untuk hal tidak produktif menghidupi mantan anggota DPR RI yang hanya menjabat lima tahun," ujar Insan kepada jurnalis Tirto.id, Sabtu (04/10/2025).
Ia pun menyoroti perlunya evaluasi besar-besaran terhadap hak keuangan para pejabat negara, tidak hanya di DPR RI, tetapi juga Direktur dan Komisaris BUMN, Staf Ahli, Staf Khusus, hingga Utusan Khusus yang dinilai kerap hanya menjadi bentuk balas budi politik tanpa urgensi nyata.
Hal senada juga diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Erik Ardiyanto. Menurutnya, skema dana pensiun anggota DPR RI tidak adil, tidak efisien, dan menjadi beban anggaran negara secara jangka panjang.
Apalagi, jutaan pekerja di sektor lain harus bekerja puluhan tahun untuk mendapatkan jaminan hari tua yang layak.
