Melalui regulasi yang berlaku, pemerintah sebenarnya mendorong pelibatan pelaku usaha lokal, termasuk petani, peternak, nelayan, serta UMKM sebagai pemasok bahan pangan atau produk makanan.
Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menekankan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro serta koperasi.
Namun, viralnya keluhan pelaku UMKM terkait harga rendah maupun dugaan mark-up di tingkat mitra menimbulkan pertanyaan baru mengenai tata kelola program tersebut di lapangan.
Transparansi Harga Jadi Sorotan
Pengamat ekonomi menilai polemik ini menunjukkan pentingnya transparansi rantai pasok dalam program berskala besar seperti MBG.
Jika harga yang ditawarkan kepada UMKM terlalu rendah sementara harga yang dibayarkan negara lebih tinggi, maka potensi distorsi pasar dapat terjadi.
Selain itu, pelaku UMKM juga membutuhkan kepastian harga yang wajar agar keterlibatan mereka benar-benar menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi lokal, bukan sekadar formalitas program.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa setiap laporan dugaan penyimpangan akan ditindaklanjuti melalui pengawasan internal maupun pemeriksaan lembaga audit negara.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan transparan sekaligus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk para pelaku UMKM.
