Bungko News – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mencengangkan di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, selama 22 tahun terakhir, kekayaan Indonesia yang bocor keluar negeri mencapai US$343 miliar atau sekitar Rp5.485 triliun.
Angka fantastis inilah yang dinilai Presiden sebagai akar penyebab kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum.
"Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia 436 miliar (dolar AS) dikurangi 343 miliar (dolar AS).
Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil.
Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya," tegas Presiden dalam pidatonya.
💰 Gambaran Kebocoran Kekayaan Negara
Akar Masalah Ekonomi Bangsa
Prabowo menyebut kebocoran kekayaan nasional sebagai akar masalah ekonomi Indonesia.
Meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5% per tahun selama 7 tahun terakhir, kesejahteraan rakyat justru menunjukkan tren menurun.
Angka kemiskinan naik dari 46,1% menjadi 49,5%, sementara kelas menengah turun dari 22,1% menjadi 17,4%.
Menurut Presiden, potensi kekayaan yang bisa diselamatkan dari kebocoran mencapai US$150 miliar per tahun.
Namun, pencapaian ini hanya mungkin jika ada keberanian politik dan penegakan hukum yang konsisten.
Modus Kebocoran yang Terjadi
Prabowo mengidentifikasi beberapa praktik yang menyebabkan kekayaan negara mengalir ke luar negeri:
| Modus Operandi | Penjelasan |
|---|---|
| Under Invoicing | Pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya dengan menjual komoditas ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga jauh lebih rendah |
| Transfer Pricing | Pengalihan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah melalui harga transfer antar perusahaan afiliasi |
| Under Counting | Pencatatan jumlah ekspor di bawah jumlah sebenarnya |
| Penyelundupan | Pengiriman komoditas tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sah |
Bahkan, perbedaan antara laporan dan kondisi sebenarnya dalam sejumlah transaksi dapat mencapai 50 persen.
"Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya," ungkap Presiden.
Kerugian Besar dari Berbagai Sektor
Data lain memperkuat gambaran mengkhawatirkan ini:
-
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan kerugian negara mencapai Rp300,86 triliun sepanjang 2025.
-
Investigasi BPK: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat potensi kerugian negara dan masalah ketidakefisienan senilai Rp25,86 triliun, serta inefisiensi di BUMN senilai Rp43,35 triliun pada semester I 2025.
