Perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat akar rumput.
Namun, hingga tahun 2026, status kepegawaian mereka masih menjadi perdebatan panjang di kalangan aparatur desa, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas....
Perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat akar rumput.
Namun, hingga tahun 2026, status kepegawaian mereka masih menjadi perdebatan panjang di kalangan aparatur desa, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas.
Apakah perangkat desa layak diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)—baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)? Ataukah mereka akan tetap bertahan sebagai aparatur desa dengan skema kesejahteraan yang terus ditingkatkan?
Berdasarkan regulasi terkini, pemerintah telah memberikan jawaban yang cukup tegas.
Artikel ini akan mengupas tuntas status kepegawaian perangkat desa di tahun 2026, menilai "kelayakan" mereka menjadi ASN/PPPK dari berbagai aspek, serta menyajikan proyeksi kebijakan yang akan datang.
Landasan Hukum Terkini: Perangkat Desa Bukanlah ASN
Sebelum menilai kelayakan, penting untuk memahami status hukum perangkat desa saat ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa bukan termasuk dalam kategori ASN, baik PNS maupun PPPK.
Apa konsekuensi dari status ini? Pertama, perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa, bukan melalui mekanisme kepegawaian nasional.
Mereka tidak memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) nasional, tidak berhak atas tunjangan pensiun formal, serta tidak memiliki jenjang karier birokrasi seperti PNS pada umumnya.
Pendapatan mereka sangat bergantung pada kemampuan Anggaran Dana Desa (ADD) masing-masing wilayah.
Namun, pemerintah juga tidak tinggal diam.
Tahun 2026 menjadi titik balik penting dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Desa terbaru.
PP ini secara resmi mencabut dan menggantikan PP 43/2014 beserta seluruh perubahannya, membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa.
Poin Krusial PP 16/2026: Penegasan Bukan ASN dan Skema Purnatugas
Salah satu poin paling krusial dalam PP 16/2026 adalah penegasan tidak adanya jalur konversi atau afirmasi bagi perangkat desa menjadi ASN.
Pemerintah dengan tegas memisahkan status pamong desa dari kategori ASN untuk meredam spekulasi dan ekspektasi keliru yang selama ini berkembang di tingkat akar rumput.
Namun, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian para perangkat desa yang telah bertahun-tahun melayani masyarakat, pemerintah menghadirkan skema penghargaan berupa tunjangan purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Tunjangan purnatugas ini diberikan kepada perangkat desa yang berhenti menjabat karena masa jabatannya berakhir, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Di sisi lain, PP 16/2026 juga menetapkan standar nasional penghasilan tetap bagi perangkat desa.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas tanpa mengubah kedudukan perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa dalam struktur kewilayahan.
Peluang Menjadi ASN/PPPK: Jalur Seleksi Umum, Bukan Otomatis
Meskipun tidak ada pengangkatan otomatis, pintu bagi perangkat desa untuk menjadi ASN tetap terbuka, namun harus melalui jalur seleksi yang kompetitif.
Jalur PPPK adalah peluang paling realistis.
Perangkat desa memiliki hak yang sama untuk mendaftar seleksi PPPK 2026 melalui portal resmi SSCASN, dengan membidik formasi Tenaga Teknis di lingkungan pemerintah kabupaten karena beban kerjanya dinilai linear dengan pengalaman di kantor desa.
Persyaratan utamanya meliputi kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 20 tahun (maksimal satu tahun sebelum batas pensiun pada jabatan yang dilamar), serta pendidikan minimal SMA/Sederajat (atau D3/S1 sesuai formasi).
Jalur PNS memiliki peluang yang jauh lebih terbatas.
Jabatan strategis seperti Sekretaris Desa memiliki peluang lebih besar melalui pemenuhan syarat administratif tertentu, sedangkan posisi lain (Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) umumnya harus melalui jalur seleksi CPNS umum.
Yang perlu digarisbawahi, hingga Januari 2026, belum ada pasal yang secara eksplisit memerintahkan pengangkatan perangkat desa secara otomatis (tanpa tes) menjadi PPPK.
Aturan Tegas: Larangan Rangkap Jabatan
Bagi perangkat desa yang berhasil lolos seleksi PPPK, ada konsekuensi besar yang harus dihadapi.
Menteri Dalam Negeri telah menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang lolos PPPK wajib memilih salah satu jabatan dan tidak diperbolehkan merangkap.
Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor 100.3.3.5/1751/BPD, yang menyatakan bahwa perangkat desa yang lolos seleksi PPPK wajib memilih salah satu:
-
Menjadi ASN PPPK: harus mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa.
-
Tetap menjadi perangkat desa: status kelulusan PPPK dianggap gugur.
Kebijakan ini diambil untuk mencegah konflik kepentingan, memastikan profesionalisme dalam pelayanan publik, serta menghindari potensi tumpang tindih kewenangan di pemerintahan desa.
Apakah Perangkat Desa "Layak" Menjadi ASN/PPPK? Analisis dari Berbagai Sisi
Pertanyaan tentang kelayakan ini dapat dilihat dari beberapa perspektif.
Dari Perspektif Tanggung Jawab dan Beban Kerja
Perangkat desa memikul tanggung jawab yang sangat berat.
Mereka bertugas mengelola administrasi desa, memberikan pelayanan publik langsung kepada warga, hingga menyalurkan berbagai program pemerintah pusat dan daerah.
Beban kerja ini setara, bahkan seringkali lebih berat, dibandingkan dengan ASN di tingkat kecamatan.
Dari sudut pandang ini, sudah selayaknya mereka mendapatkan status kepegawaian yang lebih jelas dan terjamin.
Dari Perspektif Kesejahteraan dan Jaminan Sosial
Saat ini, penghasilan perangkat desa masih sangat bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing desa.
Banyak perangkat desa di daerah dengan ADD terbatas yang menerima penghasilan di bawah standar kelayakan.
Berbeda halnya jika mereka menjadi ASN/PPPK, yang akan mendapatkan standar gaji, tunjangan, dan jaminan sosial yang setara dengan pegawai pemerintah lainnya.
Dengan status PPPK, perangkat desa akan memperoleh kepastian gaji, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta Tunjangan Kinerja (TPP) yang bersumber dari APBD/APBN.
Namun, Ada Kekhawatiran Baru
Jika semua perangkat desa diangkat menjadi PPPK, akan muncul konsekuensi serius.
Dengan status PPPK, mereka akan terikat pada standar kompetensi, kode etik ASN, serta evaluasi kinerja yang lebih ketat—yang sebenarnya positif untuk profesionalisme.
Namun, dari sisi keuangan desa, ada kekhawatiran besar: porsi Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini digunakan untuk program pembangunan fisik desa (infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dll.) akan tergerus karena terserap untuk belanja pegawai.
Alternatif Pemerintah: Skema Purnatugas dan Peningkatan Kesejahteraan
Pemerintah tampaknya lebih memilih untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa tanpa mengubah status kepegawaian mereka menjadi ASN.
Buktinya:
-
Penghasilan Tetap (Siltap) diatur secara nasional: Kepala Desa minimal 120% gaji pokok PNS golongan II/a (sekitar Rp2.426.640), Sekretaris Desa 110% (Rp2.224.420), dan perangkat desa lainnya 100% (Rp2.022.200).
-
Tunjangan jabatan bagi perangkat desa (Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun) diberikan sebesar Rp400.000 per bulan, sementara Sekretaris Desa Rp450.000 dan Kepala Desa Rp500.000.
-
Tunjangan purnatugas kini tersedia bagi perangkat desa yang berhenti menjabat karena masa jabatan berakhir, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.
-
Jaminan sosial ketenagakerjaan mulai diintegrasikan bagi perangkat desa, meskipun tidak selengkap jaminan pensiun ASN.
Proyeksi Kebijakan Menjelang 2026 dan Setelahnya
Hingga saat ini, belum ada keputusan hukum yang menyatakan pengangkatan otomatis seluruh perangkat desa menjadi ASN pada tahun 2026.
Pemerintah diprediksi akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
-
Seleksi PPPK Bertahap: Pembukaan kuota khusus bagi perangkat desa secara kompetitif, bukan otomatis.
-
Penguatan Regulasi Desa: Fokus pada peningkatan standar penghasilan dan tunjangan perangkat desa melalui PP 16/2026, bukan konversi status ke ASN.
-
Peningkatan Kesejahteraan Non-ASN: Memperkuat skema tunjangan purnatugas dan jaminan sosial bagi perangkat desa tanpa harus mengubah status kepegawaian mereka.
-
Reformasi Tata Kelola Desa: PP 16/2026 mencakup perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun (maksimal 2 periode), sistem perencanaan pembangunan, hingga kewajiban transparansi melalui pengelolaan keuangan desa secara nontunai dan sistem informasi terintegrasi.
Kesimpulan
Apakah perangkat desa layak menjadi ASN atau PPPK di tahun 2026? Jawabannya: layak dari sisi beban kerja dan kesejahteraan, namun pemerintah memilih jalan lain.
Pemerintah, melalui PP 16/2026, telah mengambil keputusan strategis untuk mempertahankan perangkat desa sebagai aparatur mandiri di luar sistem ASN, sambil secara signifikan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui standar penghasilan tetap nasional, tunjangan purnatugas, dan jaminan sosial.
Pintu untuk menjadi ASN tetap terbuka, namun harus melalui mekanisme seleksi umum yang kompetitif—bukan melalui jalur afirmasi atau konversi otomatis.
Bagi perangkat desa yang masih berambisi berstatus ASN, harus siap dengan konsekuensi pahit: harus memilih antara mengabdi di desa yang mereka cintai atau beralih status menjadi PPPK dengan segala hak dan kewajiban yang menyertainya.
Larangan rangkap jabatan memaksa mereka menentukan pilihan yang tidak mudah.
Pada akhirnya, keputusan pemerintah ini tampaknya lebih realistis.
Mengubah seluruh perangkat desa menjadi ASN akan membebani APBN/APBD secara luar biasa dan berisiko mengganggu program pembangunan desa.
Peningkatan kesejahteraan tanpa perubahan status, ditambah skema purnatugas, menjadi kompromi yang paling rasional untuk menjawab tuntutan kesejahteraan tanpa mengorbankan esensi otonomi desa.
