❗ Argumentasi Dinilai Kabur dan Tidak Terukur
MK menilai pemohon tidak memberikan indikator yang jelas, parameter penilaian yang terukur, maupun metode evaluasi yang rasional untuk mendukung dalil mereka. Padahal, dalam pengujian undang-undang, argumentasi yang komprehensif menjadi dasar penting bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas suatu norma.
🧑🏫 Siapa Pemohonnya?
Permohonan ini diajukan oleh Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) yang diwakili Yumnawati dan Supriaman, serta seorang dosen PPPK bernama Rizalul Akram. Mereka mempersoalkan frasa “berakhirnya masa perjanjian kerja” dalam UU ASN yang dinilai berpotensi menghentikan hubungan kerja PPPK secara otomatis tanpa evaluasi kinerja yang objektif dan transparan.
Pemohon juga menilai sejumlah ketentuan dalam UU ASN masih menempatkan PPPK sebagai “ASN kelas dua”, terutama terkait akses jabatan yang dinilai lebih mengutamakan PNS.
🏛️ MK: PPPK dan PNS Tetap Berbeda Status
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa perbedaan status antara PNS dan PPPK merupakan bagian dari desain sistem kepegawaian nasional. Pembedaan ini tidak serta-merta melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum, selama tetap mengedepankan asas meritokrasi dan profesionalitas.
MK juga menegaskan bahwa sejak awal proses seleksi, pelamar PPPK telah mengetahui konsekuensi status yang mereka pilih, termasuk perbedaan hak, masa kerja, dan mekanisme evaluasi.
📌 Dampak Putusan MK bagi PPPK
Putusan ini memiliki sejumlah implikasi penting:
1. Status PPPK Tetap Tidak Sama dengan PNS
Perbedaan terkait pengangkatan, masa kerja, sistem gaji, tunjangan, hingga hak pensiun tetap berlaku.
2. Akses Jabatan Masih Mengutamakan PNS
Ketentuan jabatan ASN yang “diutamakan diisi dari PNS” tetap berlaku, sehingga peluang PPPK untuk menduduki jabatan tertentu masih terbatas.
