Bungko News – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang akan berlaku mulai Januari 2026.
Kepastian ini merujuk pada terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, yang menjadi payung hukum utama penyesuaian gaji seluruh ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, hingga pejabat negara.
Meski dasar hukum sudah diterbitkan, realisasi kenaikan gaji tersebut masih menunggu finalisasi anggaran dan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pemerintah menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini akan efektif setelah seluruh mekanisme dan kesiapan fiskal dipastikan matang.
Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Kebijakan
Perpres 79 Tahun 2025 menjadi regulasi utama yang mengatur penyesuaian gaji ASN tahun 2026.
Kebijakan ini berlaku menyeluruh, mencakup:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) - Guru dan dosen - Tenaga kesehatan - Penyuluh - Anggota TNI/Polri - Pejabat negara
Penerbitan regulasi ini disambut positif berbagai pihak, terutama karena kenaikan gaji dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan ASN di tengah tantangan ekonomi nasional.
Persentase Kenaikan dan Mekanisme
Berdasarkan data dari Detik.com dan Pojok Satu, persentase kenaikan gaji akan bervariasi sesuai golongan:
- Golongan I dan II: Kenaikan sebesar 8% - Golongan III: Kenaikan sebesar 10% - Golongan IV: Kenaikan tertinggi, yaitu 12%
Pemerintah juga berencana menerapkan sistem reward berbasis kinerja untuk mewujudkan kesejahteraan ASN yang adil dan kompetitif.
Indeks Sistem Merit pada aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin ditargetkan mencapai 67%, sedangkan manajemen kinerja mencapai 61%.
Kesiapan Anggaran dan Peran Kementerian Keuangan
Meski Perpres 79/2025 sudah diterbitkan, pelaksanaan kenaikan gaji tetap bergantung pada kesiapan anggaran yang akan dikaji Kemenkeu.
MenPANRB dan BKN menyatakan bahwa tahapan administratif telah selesai, namun implementasi teknis—termasuk besaran pasti, mekanisme penyaluran, dan waktu efektif—masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Kemenkeu.
“Perpres akan keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan.
Tim sudah diskusi, dan keputusan final menunggu koordinasi bersama,” jelas MenPANRB dalam kutipan resmi.
Rencana Single Salary dan Dampaknya bagi Pensiunan
Salah satu isu strategis yang dibahas bersama DPR adalah rencana penerapan sistem single salary (gaji tunggal) pada 2026.
