Bungko News – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 Januari 2026 secara resmi mengumumkan bahwa seleksi perangkat desa serentak tahun 2026 akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) terintegrasi, menggantikan sistem ujian konvensional yang selama ini diterapkan.
Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2026 tentang Seleksi Perangkat Desa Berbasis CAT.
Hal ini tentunya membuat calon peserta semakin giat berlatih dengan soal-soal yang relevan.
Seluruh contoh soal dalam artikel ini disusun berdasarkan rujukan yang sah.
Referensi utamanya adalah: (A) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa; (B) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebelum perubahan) yang masih menjadi rujukan untuk pasal-pasal tertentu; dan (C) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Artikel ini akan menyajikan 100 contoh soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawaban sebagai bentuk apresiasi, referensi, dan bahan latihan mandiri bagi para calon perangkat desa.
A. Pemerintahan Desa dan UU Desa (30 Soal)
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa yang benar adalah...
A. Kesatuan masyarakat yang tergabung menjadi satu di sebuah wilayah tanpa membedakan ras, suku, dan agama
B. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
C. Kesatuan masyarakat yang berkumpul satu dan membentuk sebuah desa di suatu wilayah
D. Kesatuan masyarakat yang bernaung di bawah kabupaten/kota dan dilindungi oleh hukum
Jawaban: B (Sumber: UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 1)
2. Keuangan desa adalah...
A. Uang yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa
B. Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa
C. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari pendapatan asli desa
D. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari penjualan desa
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
3. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 9 dijelaskan bahwa desa dapat dihapuskan karena alasan...
A. Perintah dari Presiden dan Bupati
B. Terjadi kekosongan pemerintah desa
C. Konflik antarmasyarakat yang berkepanjangan
D. Bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis
Jawaban: D (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 9)
4. Yang bukan merupakan tahapan dalam pemilihan kepala desa adalah...
A. Penetapan
B. Pencalonan
C. Rapat panitia
D. Pemungutan suara
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
5. Menurut Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014, berapa lama masa jabatan Kepala Desa terhitung sejak pelantikan?
A. 5 tahun
B. 6 tahun
C. 8 tahun
D. 10 tahun
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 39)
6. Kepala Desa dapat diberhentikan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 jika alasan berikut terjadi, kecuali...
A. Meninggal dunia
B. Permintaan sendiri
C. Melanggar peraturan desa
D. Diberhentikan
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 40)
7. Di antara larangan kepala desa ialah meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas secara berturut-turut selama...
A. 30 hari
B. 60 hari
C. 25 hari
D. 90 hari
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
8. Berikut ini bukan alasan Kepala Desa berhenti yaitu...
A. Mencalonkan diri menjadi anggota dewan
B. Diberhentikan
C. Meninggal dunia
D. Mengundurkan diri
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
9. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26, dijelaskan bahwa kepala desa wajib...
A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
B. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
C. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
D. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26)
10. Undang-undang yang mengatur tentang Desa adalah...
A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 6 Tahun 2014
C. UU No. 23 Tahun 2014
D. UU No. 5 Tahun 1979
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
11. Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul, salah satunya adalah...
A. Mengelola sumber daya alam nasional
B. Mengatur pajak daerah
C. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
D. Menetapkan UU Desa
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
12. Pemerintahan desa diatur dalam...
A. Pasal UUD 1945 dan UU Desa
B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
C. Peraturan daerah kota
D. Undang-Undang Pajak
Jawaban: A (Sumber: UUD 1945 & UU No. 6 Tahun 2014)
13. Salah satu kewenangan desa berdasarkan skala lokal adalah...
A. Mengelola tambang minyak bumi
B. Membangun bandara internasional
C. Penataan ruang desa
D. Mengatur kebijakan moneter
Jawaban: C (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
14. Desa adat diakui dalam UU Desa yang memiliki kewenangan khusus untuk...
A. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat
B. Membentuk provinsi baru
C. Menentukan presiden
D. Memungut pajak nasional
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
15. Pembentukan desa baru harus memenuhi persyaratan minimal usia penyelenggaraan pemerintahan, yaitu...
A. 1 tahun
B. 3 tahun
C. 5 tahun
D. 7 tahun
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
16. Penghapusan desa karena peleburan dapat dilakukan apabila...
A. Atas permintaan warga
B. Tidak ada kegiatan pemerintahan dalam 2 tahun
C. Perintah gubernur
D. Terjadi konflik berkepanjangan
Jawaban: B (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
17. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa, desa dapat diberikan status tertentu seperti desa wisata yang ditetapkan oleh...
A. Kepala desa
B. Bupati/walikota
C. Gubernur
D. Presiden
Jawaban: B (Sumber: PP No. 43 Tahun 2014)
18. Kewajiban kepala desa dalam melaksanakan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel berarti...
A. Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
B. Semua informasi harus dirahasiakan
C. Keputusan diambil secara sepihak
D. Anggaran tidak perlu dilaporkan
Jawaban: A (Sumber: UU No. 6 Tahun 2014)
