Beberapa desa dengan kemampuan fiskal terbatas dikhawatirkan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran THR secara penuh dan tepat waktu.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan optimal.
Pemerintah juga diharapkan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan, serta memastikan bahwa hak-hak perangkat desa terpenuhi sesuai regulasi.
Kesimpulan
Rincian THR 2026 perangkat desa mencerminkan langkah maju dalam penguatan peran dan kesejahteraan aparatur desa.Dengan penghasilan yang kini setara PNS golongan IIa, diharapkan kinerja dan pelayanan publik di tingkat desa semakin meningkat.
Namun, implementasi kebijakan ini tetap membutuhkan pengawasan dan dukungan anggaran yang memadai agar tidak membebani keuangan desa.
***
