Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur desa.
Memasuki tahun 2026, Tunjangan Hari Raya (THR) bagi perangkat desa mengalami penyesuaian signifikan, seiring dengan implementasi penuh Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
THR 2026 Perangkat Desa: Setara PNS Golongan IIa
Sesuai regulasi terbaru, penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa kini disetarakan dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIa.
Hal ini berdampak langsung pada besaran THR yang diterima oleh kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, berikut rincian THR perangkat desa tahun 2026:
– Kepala Desa: THR setara satu kali penghasilan tetap, yakni sekitar Rp6,5 juta.
– Sekretaris Desa: Menerima THR sekitar Rp4 juta hingga Rp4,5 juta, tergantung klasifikasi desa dan masa kerja.
– Perangkat Desa Lainnya (Kaur, Kasi, Kepala Dusun): THR berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp3,5 juta.
THR ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang dialokasikan melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Pemerintah pusat telah menetapkan batas minimal 30% dari ADD untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa.
Mekanisme Pencairan dan Ketentuan Tambahan
Pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri, mengikuti ketentuan yang berlaku bagi ASN.
Pemerintah desa wajib menganggarkan THR dalam APBDesa tahun berjalan, dan pencairannya dilakukan melalui rekening kas desa.
Selain THR, perangkat desa juga berhak atas tunjangan kinerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan jaminan kesehatan.
Beberapa daerah bahkan memberikan tambahan insentif berdasarkan kemampuan keuangan desa masing-masing.
