Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam struktur pemerintahan desa.
Setiap tahunnya, pertanyaan mengenai besaran penghasilan dan tunjangan yang diterima oleh para anggota BPD, khususnya ketua BPD, selalu menjadi topik yang diperbincangkan.
Memasuki tahun 2026, banyak kalangan ingin mengetahui rincian gaji BPD dan apakah terdapat peningkatan honorarium dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dasar Hukum dan Regulasi Gaji BPD
Penghasilan BPD diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota di tingkat daerah masing-masing.Salah satu aspek penting yang perlu dipahami adalah bahwa Indonesia tidak memiliki standar nasional baku untuk besaran gaji atau honorarium BPD.
Hal ini berarti setiap daerah, bahkan setiap desa dalam satu kabupaten, memiliki fleksibilitas dalam menentukan jumlah penghasilan yang diterima para anggota BPD.
Besaran honorarium dan tunjangan BPD ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD itu sendiri, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial desa serta beban kerja dari masing-masing jabatan.
Sistem ini dirancang agar setiap desa dapat menyesuaikan penghasilan BPD sesuai dengan kapasitas keuangan lokal mereka.
Rincian Detail Penghasilan BPD Tahun 2026
Dalam struktur penghasilan BPD, terdapat perbedaan jelas antara ketua BPD dan anggota BPD.Ketua BPD mendapatkan tunjangan jabatan yang paling besar dibandingkan dengan posisi-posisi lainnya, seperti wakil ketua, sekretaris, dan anggota biasa.
Komponen penghasilan BPD terdiri dari beberapa bagian: Pertama, tunjangan jabatan yang merupakan komponen utama dan berbeda sesuai dengan posisi masing-masing.
Ketua BPD menerima nominal tertinggi, diikuti oleh wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
Kedua, tunjangan kehadiran yang diberikan berdasarkan partisipasi aktif dalam rapat-rapat resmi.
Ketiga, tunjangan operasional untuk mendukung kegiatan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
Keempat, insentif dan tunjangan tambahan lainnya yang dapat ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) masing-masing sesuai dengan kondisi lokal.
Berdasarkan data dari berbagai daerah, khususnya contoh yang terlihat di Kabupaten Mukomuko tahun 2026, ketua BPD menerima penghasilan sekitar Rp1.200.000 per bulan.
Sementara itu, anggota BPD mendapatkan nominal yang lebih rendah dari ketua.
Namun, perlu dicatat bahwa angka ini bervariasi signifikan tergantung pada kapasitas keuangan masing-masing desa.
Desa-desa dengan aset dan pendapatan yang lebih besar umumnya mampu memberikan honorarium lebih tinggi kepada anggota BPD mereka.
Apakah Ada Kenaikan Gaji BPD di Tahun 2026?
Salah satu pertanyaan paling sering diajukan adalah apakah tahun 2026 akan membawa kenaikan penghasilan bagi para anggota BPD.Berdasarkan informasi terbaru dari berbagai sumber dan laporan daerah, jawabannya adalah belum ada kenaikan signifikan secara nasional pada tahun 2026.
Mayoritas daerah, termasuk Kabupaten Mukomuko dan wilayah lainnya, memastikan bahwa gaji dan honorarium Ketua BPD serta anggota BPD tahun 2026 tetap sama dengan tahun sebelumnya.
Tidak terdapat peningkatan nominal meskipun terdapat isu mengenai penurunan Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat.
Struktur penghasilan BPD masih mengikuti formulasi tahun-tahun sebelumnya dan sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat.
Perubahan dan kenaikan penghasilan BPD baru akan terjadi apabila terdapat revisi terhadap Peraturan Bupati atau Peraturan Desa, atau jika ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah yang secara spesifik menganggarkan peningkatan penghasilan bagi lembaga BPD.
Dengan kondisi anggaran desa yang terbatas dan prioritas pengeluaran yang banyak, peluang kenaikan gaji BPD menjadi terbatas.
Hak-Hak Tambahan yang Diterima BPD Berdasarkan UU Desa Terbaru
Meskipun tidak ada kenaikan gaji secara nominal, Undang-Undang Desa terbaru menetapkan beberapa hak tambahan yang harus diberikan kepada anggota BPD.Hak-hak ini merupakan bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap dedikasi mereka dalam melayani masyarakat desa.
Salah satu hak penting adalah jaminan sosial kesehatan yang mencakup asuransi kesehatan bagi anggota BPD dan keluarganya.
Selain itu, anggota BPD juga berhak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang memastikan keamanan mereka dalam menjalankan tugas.
Hak ketiga yang signifikan adalah tunjangan purnatugas, yaitu tunjangan satu kali yang diberikan di akhir masa jabatan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Besaran tunjangan purnatugas ini tentunya bergantung pada kondisi keuangan desa setempat.
Variasi Gaji BPD Berdasarkan Lokasi dan Kapasitas Desa
Penting untuk dipahami bahwa besaran penghasilan BPD sangat bervariasi antar daerah.Berdasarkan data yang tersedia, rata-rata ketua BPD di berbagai desa menerima penghasilan dalam kisaran Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 per bulan.
Angka ini dapat jauh lebih tinggi pada desa-desa yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang besar, seperti desa dengan sumber daya alam yang melimpah atau desa yang terletak di lokasi strategis.
Sementara itu, anggota biasa BPD umumnya menerima nominal yang lebih rendah dari ketua.
Perbedaan ini mencerminkan perbedaan tanggung jawab dan beban kerja antara posisi ketua dan anggota.
Desa-desa dengan kemampuan finansial terbatas mungkin hanya mampu memberikan honorarium di bawah kisaran rata-rata tersebut.
Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Masyarakat
Memasuki tahun 2026, masyarakat Indonesia, khususnya di tingkat desa, perlu menyadari bahwa belum terdapat kenaikan signifikan dalam penghasilan anggota BPD secara nasional.Penghasilan ketua BPD pada tahun ini diperkirakan masih dalam kisaran yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 per bulan untuk posisi ketua, tergantung kondisi desa masing-masing.
Bagi masyarakat desa yang ingin mengetahui angka pasti mengenai penghasilan BPD di wilayah mereka, disarankan untuk langsung mengecek Peraturan Bupati atau Peraturan Desa terbaru yang berlaku di daerah setempat.
Informasi ini biasanya tersedia di kantor pemerintah desa atau melalui website resmi pemerintah daerah.
Transparansi penghasilan anggota BPD adalah bagian dari akuntabilitas publik yang penting dalam pemerintahan desa yang baik.
***
