Sementara itu, PKH disalurkan setiap tiga bulan dengan besaran bervariasi per komponen: ibu hamil atau nifas mendapat Rp750.000, anak usia 0-6 tahun Rp750.000, anak SD sederajat Rp225.000, anak SMP sederajat Rp375.000, anak SMA sederajat Rp500.000, lansia Rp600.000, dan penyandang disabilitas berat Rp600.000.
Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara online melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos menggunakan NIK KTP.
Cukup memasukkan 16 digit NIK, mengetik kode captcha, lalu menekan tombol “Cari Data”, sistem akan menampilkan informasi status penerima manfaat berdasarkan data DTSEN terbaru.
Tantangan dan Respons Masyarakat
Meskipun sistem baru telah berjalan, masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait sosialisasi dan pemahaman masyarakat.
Di Kabupaten Nias Utara, misalnya, Pemerintah Kabupaten terus menggencarkan sosialisasi DTSEN ke 11 kecamatan.
Dari total wilayah, 7 kecamatan sudah selesai disosialisasikan, sementara 4 kecamatan lainnya masih dalam proses.
Kepala Dinas Sosial setempat mengakui banyak warga mempertanyakan perubahan desil yang terjadi—beberapa keluarga yang sebelumnya masuk desil 1-5 kini naik ke desil 6 ke atas sehingga tidak lagi menerima bansos.
Untuk mengatasi hal ini, warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan melalui pemerintah desa.
Prosesnya difasilitasi operator SIKS-NG desa dengan melengkapi dokumen seperti Kartu Keluarga dan foto rumah.
“Pemeringkatan desil dilakukan oleh BPS sekali dalam 3 bulan.
Jadi masyarakat jangan menunggu.
Silakan cek desilnya, kalau sudah berubah segera sampaikan ke desa agar datanya diperbarui,” ujar Elianus Harefa.
Mensos Saifullah Yusuf juga mengingatkan bahwa data DTSEN bersifat dinamis—setiap hari ada yang wafat, lahir, atau pindah tempat, sehingga perlu divalidasi secara terus-menerus.
“Mungkin tiga bulan pertama dia dapat bansos, tetapi di tiga bulan berikutnya dia tidak dapat, karena mereka sebenarnya sudah dianggap mampu.
Ini yang penting dimaklumi, disadari oleh masyarakat, jadi tidak seperti dulu lagi, orang setahun dapat bansos terus,” tegasnya.
Ke Depan: Graduasi dan Kemandirian
Percepatan pembaruan data tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan bansos secara tepat sasaran, tetapi juga mendorong proses graduasi—yakni membantu penerima bantuan keluar dari ketergantungan sosial.
Gus Ipul menekankan bahwa bantuan sosial bagi usia produktif harus disertai proses graduasi, di mana penerima bantuan diharapkan bisa mandiri secara ekonomi.
Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo juga berkolaborasi erat dengan program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan sebelumnya, termasuk PKH.
“Salah satu program prioritas Presiden RI adalah Sekolah Rakyat dan program ini merupakan hasil kolaborasi dengan program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan sebelumnya,” kata Mensos saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Pamekasan.
Dengan sistem DTSEN yang terus dimutakhirkan dan integrasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penyaluran bansos ke depan semakin akurat, tepat sasaran, dan mampu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Bantuan sosial memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui peningkatan konsumsi masyarakat,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Kesimpulan
Percepatan pembaruan data penerima bansos PKH dan BPNT yang dilakukan Kemensos melalui transformasi dari DTKS ke DTSEN merupakan langkah fundamental dalam reformasi tata kelola bantuan sosial di Indonesia.
Dengan lebih dari 70 ribu operator desa yang terintegrasi, pembaruan data rutin setiap bulan dan setiap triwulan, serta partisipasi aktif masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, pemerintah telah berhasil menambah 475.821 KPM baru sekaligus mencoret ribuan penerima yang tidak layak pada triwulan II 2026.
Basis data DTSEN kini telah mencakup 289 juta penduduk yang tervalidasi—sebuah fondasi solid untuk memastikan setiap rupiah bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
