“Kita berharap akan ada regulasi yang muncul untuk sedikit merelaksasi ini, untuk memastikan proses keuangan yang ada di daerah itu bisa berjalan dengan baik,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Harapan: Kepastian Hukum Jangka Panjang
Meskipun jaminan telah diberikan, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya kepastian hukum jangka panjang.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, menilai bahwa solusi jangka pendek seperti perpanjangan masa transisi perlu segera ditindaklanjuti dengan revisi regulasi yang bersifat permanen.
“Kita membutuhkan kepastian jangka panjang. Jangan berhenti pada solusi sementara yang nanti hanya diatur melalui UU APBN 2027. Batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen tidak bisa disamaratakan untuk seluruh daerah karena setiap wilayah memiliki karakteristik, kebutuhan pelayanan, dan kapasitas fiskal yang berbeda,” ujar Herman.
Menanggapi hal ini, DPR RI berkomitmen untuk menginisiasi revisi Undang-Undang HKPD sebagai langkah jangka panjang guna memberikan payung hukum yang lebih permanen dan fleksibel, sekaligus memastikan nasib PPPK tetap aman di tahun-tahun mendatang.
Penutup
Dengan serangkaian jaminan dari DPR RI dan pemerintah pusat, para PPPK di seluruh Indonesia dapat sedikit menarik napas lega.
Aturan batas belanja pegawai 30 persen memang tetap berlaku, namun masa transisi yang diperpanjang, strategi efisiensi dan peningkatan PAD, serta wacana pengalihan beban gaji ke APBN menjadi tameng kuat yang memastikan nasib PPPK 2026 dan seterusnya tetap aman.
Jutaan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penyuluh yang telah diangkat menjadi PPPK kini memiliki kepastian untuk terus mengabdi dan melayani masyarakat tanpa dibayangi ancaman pemutusan hubungan kerja akibat angka-angka dalam postur anggaran daerah.
