Kabar baik bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan jaminan tegas bahwa keberlangsungan kerja PPPK tidak akan terdampak oleh rencana pemberlakuan pembatasan maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026 mendatang.
Dalam Rapat Kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), para pemangku kebijakan menyepakati sejumlah langkah strategis untuk melindungi nasib jutaan PPPK di seluruh tanah air.
Tidak Ada Opsi Pemutusan Hubungan Kerja
Poin paling krusial yang dihasilkan dari rapat tersebut adalah penegasan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah, termasuk karena harus mematuhi aturan batas maksimal belanja pegawai 30 persen.
“Komisi II DPR RI menegaskan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan ketentuan batas maksimal 30 persen belanja pegawai daerah,” demikian bunyi kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima.
Pernyataan senada juga disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang ikut hadir dalam rapat tersebut.
Mendagri Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya opsi pemutusan hubungan kerja bagi aparatur sipil manapun sebagai dampak dari kebijakan ini.
“Kita tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai,” tegas Tito Karnavian di hadapan para kepala daerah dan anggota dewan.
Masa Transisi Diperpanjang hingga 2027
Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan postur anggaran, pemerintah bersama DPR sepakat untuk memperpanjang masa transisi penerapan batas maksimal belanja pegawai 30 persen.
Kesepakatan ini merupakan hasil koordinasi antara Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB.
Alih-alih merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), perpanjangan masa transisi akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang APBN 2027.
“Ini tetap 30 persen, tapi masa transisi penerapan 30 persen itu diperpanjang,” kata Mendagri Tito. “Paling tidak akan diperpanjang satu tahun, paling tidak. Jadi, masih ada waktu untuk berpikir dan bekerja,” jelasnya.
Dengan keputusan ini, aturan batas maksimal belanja pegawai yang sebelumnya dijadwalkan wajib diterapkan secara penuh mulai Januari 2027, akan mendapatkan kelonggaran waktu sehingga pemerintah daerah memiliki kesempatan lebih panjang untuk melakukan penyesuaian tanpa harus melakukan tindakan drastis seperti merumahkan pegawai.
Strategi Pemerintah: Efisiensi, Peningkatan PAD, hingga Dukungan APBN
Tidak hanya memberikan jaminan, pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan konkret untuk membantu daerah-daerah yang saat ini masih memiliki porsi belanja pegawai di atas 30 persen.
Data dari Kemendagri mencatat, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, saat ini masih terdapat 367 kabupaten yang porsi belanja pegawainya masih di atas 30 persen, dan tercatat 39 pemerintah daerah yang benar-benar mengalami kesulitan ekstrem hingga tak mampu membayar gaji PPPK.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan setidaknya tiga strategi utama yang akan dijalankan secara paralel:
Pertama, melakukan efisiensi belanja di daerah.
Pemerintah daerah diminta untuk membedah ulang postur APBD mereka, menunda atau mengefisienkan kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
“Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu,” pesan Mendagri Tito Karnavian.
Kedua, mendorong kreativitas pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mendagri mencontohkan keberhasilan Kota Pekanbaru yang mampu meningkatkan PAD dari Rp800 miliar menjadi lebih dari Rp1 triliun melalui kemudahan perizinan, serta Kabupaten Banyuwangi yang berhasil menghubungkan pajak restoran dan hotel langsung ke kas daerah, sehingga PAD meningkat signifikan.
Ketiga, pemerintah pusat akan mengoptimalkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk membantu daerah-daerah yang paling kesulitan.
Mendagri mengungkapkan bahwa 39 daerah dengan belanja pegawai di atas 50 persen akan mendapatkan bantuan tambahan melalui penambahan anggaran TKD.
“Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka perlu di-top-up melalui TKD,” ujar Tito Karnavian dalam rapat tersebut.
DPR Usulkan Gaji PPPK Ditanggung APBN
Sebagai solusi jangka panjang yang lebih fundamental, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan agar pembiayaan gaji PPPK, khususnya untuk tenaga pelayanan dasar seperti guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan di daerah, tidak lagi dibebankan kepada APBD melainkan diambil alih sepenuhnya oleh APBN.
“Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian PPPK dan PPPK paruh waktu, khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah, itu dibiayai dari APBN,” kata Rifqi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Rifqinizamy menjelaskan bahwa usulan ini lahir dari kenyataan pahit di lapangan.
Selama ini, mayoritas pemerintah daerah mengalami tekanan keuangan yang luar biasa karena harus menanggung sendiri beban gaji PPPK, sehingga postur APBD mereka membengkak dan sulit memenuhi target belanja pegawai maksimal 30 persen yang diamanatkan UU HKPD.
Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Indrajaya, bahkan menyebut bahwa PPPK bukanlah beban bagi negara melainkan aset nasional yang berharga.
“PPPK dan PPPK paruh waktu yang telah diangkat harus memperoleh kepastian dan jaminan keberlanjutan kerja. Mereka bukan beban anggaran, melainkan aset negara yang berkontribusi langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat,” kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta.
Kepala Daerah Beri Respons Positif
Jaminan dari pemerintah pusat ini disambut baik oleh jajaran kepala daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang hadir mewakili Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), memastikan bahwa seluruh PPPK di daerahnya tidak akan terpengaruh oleh kebijakan relaksasi batas belanja pegawai.
“Belanja pegawai sudah diingatkan maksimal 30 persen. Karena itu pemerintah daerah harus benar-benar menyesuaikan diri. Namun kami pastikan tidak ada rencana pemberhentian PPPK maupun PPPK paruh waktu di Kota Bekasi,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, mewakili respons daerah.
Para kepala daerah berharap regulasi yang akan muncul nantinya dapat memberikan sedikit kelonggaran bagi proses keuangan di daerah, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik tetap bisa berjalan optimal.
“Kita berharap akan ada regulasi yang muncul untuk sedikit merelaksasi ini, untuk memastikan proses keuangan yang ada di daerah itu bisa berjalan dengan baik,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Harapan: Kepastian Hukum Jangka Panjang
Meskipun jaminan telah diberikan, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya kepastian hukum jangka panjang.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman, menilai bahwa solusi jangka pendek seperti perpanjangan masa transisi perlu segera ditindaklanjuti dengan revisi regulasi yang bersifat permanen.
“Kita membutuhkan kepastian jangka panjang. Jangan berhenti pada solusi sementara yang nanti hanya diatur melalui UU APBN 2027. Batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen tidak bisa disamaratakan untuk seluruh daerah karena setiap wilayah memiliki karakteristik, kebutuhan pelayanan, dan kapasitas fiskal yang berbeda,” ujar Herman.
Menanggapi hal ini, DPR RI berkomitmen untuk menginisiasi revisi Undang-Undang HKPD sebagai langkah jangka panjang guna memberikan payung hukum yang lebih permanen dan fleksibel, sekaligus memastikan nasib PPPK tetap aman di tahun-tahun mendatang.
Penutup
Dengan serangkaian jaminan dari DPR RI dan pemerintah pusat, para PPPK di seluruh Indonesia dapat sedikit menarik napas lega.
Aturan batas belanja pegawai 30 persen memang tetap berlaku, namun masa transisi yang diperpanjang, strategi efisiensi dan peningkatan PAD, serta wacana pengalihan beban gaji ke APBN menjadi tameng kuat yang memastikan nasib PPPK 2026 dan seterusnya tetap aman.
Jutaan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penyuluh yang telah diangkat menjadi PPPK kini memiliki kepastian untuk terus mengabdi dan melayani masyarakat tanpa dibayangi ancaman pemutusan hubungan kerja akibat angka-angka dalam postur anggaran daerah.
