Kabar Gembira Guru Honorer! BOS 2026 Bisa Digunakan untuk Gaji, Minimal Rp300 Ribu per Bulan

10. Pembelian dan Perawatan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi

• Pembelian komputer, laptop, proyektor, dan printer.

• Pengadaan akses internet.

• Perawatan perangkat TIK.

  Baca Juga

  BREAKING NEWS: Menteri PANRB Pastikan CPNS 2027 Dibuka Besar-besaran untuk Guru, Honorer Resmi Dihapus

11. Bantuan Biaya Transportasi Peserta Didik (Khusus Daerah 3T)

• Untuk siswa yang rumahnya berjarak lebih dari 3 km dari sekolah.

• Besaran bantuan: maksimal Rp200.000 per siswa per bulan.

• Dapat digunakan untuk biaya antar jemput atau subsidi transportasi umum.

  Baca Juga

  Nasib Ribuan Eks THK-II di Tahun 2026: BKN Jamin Prioritas Khusus Lewat Seleksi PPPK Jalur Afirmasi

12. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Perundungan (Bullying)

• Sosialisasi anti-perundungan.

• Pelatihan kader anti-perundungan di kalangan siswa.

• Pengadaan layanan konseling atau pos pengaduan.

F. Besaran Honor Guru Non-ASN dari Dana BOS

Salah satu poin paling ditunggu adalah aturan detail tentang honor guru honorer dari BOS.

Berikut rincinya berdasarkan lampiran Permendikdasmen 8/2026:

Ketentuan tambahan:

• Guru yang mengajar lebih dari 24 jam per minggu berhak mendapat honor maksimal.

• Guru yang mengajar kurang dari 12 jam per minggu mendapat honor proporsional.

• Honor dibayarkan setiap bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

• Sekolah dilarang menunda pembayaran honor lebih dari 2 bulan.

G. Larangan Penggunaan Dana BOS 2026

Pemerintah kembali menegaskan larangan penggunaan dana BOS untuk keperluan tertentu.

Berikut kegiatan yang TIDAK BOLEH dibiayai dari BOS:

1. Honorarium Kepala Sekolah dan Bendahara BOS – Tidak boleh digunakan untuk membayar kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau bendahara BOS yang merupakan PNS.

2. Pembangunan Gedung Baru – BOS tidak boleh digunakan untuk pembangunan gedung baru, renovasi berat (lebih dari 50 persen kerusakan), atau pembelian tanah.

3. Perjalanan Dinas ke Luar Kota – Kecuali untuk kegiatan yang terkait langsung dengan pengembangan profesi yang telah disetujui Dinas Pendidikan.

4. Pembelian Seragam Sekolah – Tidak boleh digunakan untuk membeli seragam siswa atau atribut PPDB (topi, dasi, jas almamater).

5. Biaya Perayaan Hari Besar Keagamaan – Kegiatan perayaan yang bersifat seremonial tidak boleh menggunakan BOS, kecuali jika dikaitkan dengan pembelajaran karakter.

6. Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Keperluan Pribadi – ATK hanya untuk keperluan administrasi sekolah, bukan untuk guru atau staf secara pribadi.

7. Pembayaran Iuran Pihak Ketiga – Tidak boleh untuk membayar iuran ke Komite Sekolah, paguyuban, atau organisasi eksternal lainnya.

8. Biaya Penagihan Pungutan Liar – BOS tidak dapat digunakan untuk membayar denda atau sanksi yang timbul akibat pungutan liar.

H. Mekanisme Penyaluran BOS ke Sekolah

Untuk Sekolah Negeri:

• Dana BOS disalurkan dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota.

• Selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah masing-masing (bank pemerintah atau BPD yang ditunjuk).

• Waktu transfer dari RKUD ke rekening sekolah maksimal 5 hari kerja setelah dana turun dari pusat.

Untuk Sekolah Swasta:

• Dana BOS disalurkan langsung dari Kas Negara ke rekening yayasan/sekolah yang sudah diverifikasi.

• Sekolah swasta wajib membuka rekening terpisah khusus BOS (boleh rekening baru atau rekening khusus yayasan yang memang khusus untuk BOS).

Untuk Madrasah:

• Penyaluran melalui Kantor Wilayah Kemenag provinsi, kemudian ke rekening madrasah.

• Jadwal umumnya mundur 2 minggu dari sekolah umum.

I. Pelaporan dan Pertanggungjawaban