Kebijakan ini mulai diterapkan pada komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy.
Melalui aturan baru ini, seluruh penjualan ekspor komoditas SDA wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. "Artinya, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha," jelas Prabowo.
Target Penyelamatan Rp45 Triliun pada 2026
Pemerintah menargetkan dapat menyelamatkan pendapatan negara hingga Rp22 triliun pada akhir 2025, dan meningkat menjadi Rp45 triliun pada 2026 melalui kebijakan ini.
Angka tersebut berasal dari optimalisasi tata kelola komoditas dan penutupan celah kebocoran.
💡 Pesan Presiden: Saatnya Bicara Jujur
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara blak-blakan mengakui kelemahan sistem yang ada.
Ia mencontohkan buruknya tata kelola bea cukai yang pernah sampai harus "di-outsourcing ke swasta" karena dianggap terlalu parah. "Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua. Saya bukan mau menjatuhkan moril siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita," pungkasnya.
"Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan nasib atau keadaan. Masalahnya ada pada kita, pada sistem yang membiarkan kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri tanpa memberikan manfaat maksimal bagi rakyat," tegas Presiden menutup pidatonya di hadapan para wakil rakyat.
