Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mencengangkan di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, selama 22 tahun terakhir, kekayaan Indonesia yang bocor keluar negeri mencapai US$343 miliar atau sekitar Rp5.485 triliun.
Angka fantastis inilah yang dinilai Presiden sebagai akar penyebab kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum.
"Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia 436 miliar (dolar AS) dikurangi 343 miliar (dolar AS). Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya," tegas Presiden dalam pidatonya.
💰 Gambaran Kebocoran Kekayaan Negara
Akar Masalah Ekonomi Bangsa
Prabowo menyebut kebocoran kekayaan nasional sebagai akar masalah ekonomi Indonesia.
Meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5% per tahun selama 7 tahun terakhir, kesejahteraan rakyat justru menunjukkan tren menurun.
Angka kemiskinan naik dari 46,1% menjadi 49,5%, sementara kelas menengah turun dari 22,1% menjadi 17,4%.
Menurut Presiden, potensi kekayaan yang bisa diselamatkan dari kebocoran mencapai US$150 miliar per tahun.
Namun, pencapaian ini hanya mungkin jika ada keberanian politik dan penegakan hukum yang konsisten.
Modus Kebocoran yang Terjadi
Prabowo mengidentifikasi beberapa praktik yang menyebabkan kekayaan negara mengalir ke luar negeri:
| Modus Operandi | Penjelasan |
|---|---|
| Under Invoicing | Pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya dengan menjual komoditas ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga jauh lebih rendah |
| Transfer Pricing | Pengalihan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah melalui harga transfer antar perusahaan afiliasi |
| Under Counting | Pencatatan jumlah ekspor di bawah jumlah sebenarnya |
| Penyelundupan | Pengiriman komoditas tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sah |
Bahkan, perbedaan antara laporan dan kondisi sebenarnya dalam sejumlah transaksi dapat mencapai 50 persen. "Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya," ungkap Presiden.
Kerugian Besar dari Berbagai Sektor
Data lain memperkuat gambaran mengkhawatirkan ini:
-
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan kerugian negara mencapai Rp300,86 triliun sepanjang 2025.
-
Investigasi BPK: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat potensi kerugian negara dan masalah ketidakefisienan senilai Rp25,86 triliun, serta inefisiensi di BUMN senilai Rp43,35 triliun pada semester I 2025.
-
Tambang Ilegal: Di Bangka Belitung ditemukan sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang menyebabkan kerugian negara lebih dari US$2 miliar per tahun akibat penambangan dan penyelundupan ilegal.
📉 Dampak Kebocoran terhadap Gaji Guru
Anggaran Pendidikan Besar tapi Bocor
Indonesia termasuk negara dengan anggaran pendidikan terbesar di dunia.
Namun, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa kebocoran anggaran tetap menjadi masalah serius. "Anggaran kita besar, tapi masih besar pula kebocoran-kebocoran," kata Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Guru & Kepala Sekolah Rakyat di Jakarta, 22 Agustus 2025.
"Saudara-saudara di daerah lebih tahu masalah ini dari pada kami di Jakarta. Kalian yang merasakan. Selalu Anda dengar anggaran sekian tapi kok sampai di saya sekian. Hangusnya di mana? Menghilangnya di mana?" lanjutnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menilai anggaran pendidikan mengalami "pembajakan berlapis".
Pembajakan pertama terjadi ketika anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dialihkan untuk kebutuhan non-prioritas melalui sekitar 22 kementerian dan lembaga yang tidak terkait dengan pelayanan pendidikan publik.
Pembajakan kedua terjadi melalui praktik korupsi di sektor pendidikan.
Anggaran Rp757,8 Triliun Tak Tepat Sasaran
Pengamat pendidikan Ubaid Matraji mengkritisi alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp757,8 triliun namun belum sepenuhnya tepat sasaran. "Kenapa itu terjadi? Karena anggaran pendidikan bocor, anggaran pendidikan dibuat bancakan, anggaran pendidikan salah sasaran itu masalahnya," tegasnya.
Kondisi ini semakin parah dengan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menyebabkan alokasi pendidikan dari APBN 2025 turun dari Rp722 triliun menjadi hanya Rp607,4 triliun, sementara Kemendikdasmen sendiri mengalami pemotongan Rp8 triliun dari total anggaran Rp33,5 triliun.
👩🏫 Kondisi Gaji Guru Saat Ini
Di tengah kebocoran kekayaan negara yang masif, gaji guru masih tergolong rendah.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui berbagai kebijakan:
| Komponen | Besaran | Status |
|---|---|---|
| Tunjangan Sertifikasi (non-ASN) | Rp2 juta/bulan | Naik Rp500 ribu dari sebelumnya Rp1,5 juta |
| Tunjangan Guru ASN | 1 kali gaji pokok | Diberikan setiap bulan |
| Insentif Guru Honorer | Rp300 ribu/bulan (2025), naik jadi Rp400 ribu/bulan (2026) | Terbatas untuk guru non-ASN yang belum sertifikasi |
| Bantuan Subsidi Upah (PAUD nonformal) | Rp300 ribu | Untuk 253 ribu guru |
| Insentif tambahan non-ASN | Rp300 ribu/bulan (7 bulan) | Total Rp2,1 juta dibayar sekaligus |
Jumlah Penerima yang Masih Terbatas
Dari total guru di Indonesia, pemerintah menargetkan:
-
785 ribu guru non-ASN mendapatkan tunjangan sertifikasi Rp2 juta/bulan
-
808.865 guru mendapat kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025
-
12.500 guru mendapatkan beasiswa Rp3 juta per semester
Namun, jumlah ini masih jauh dari total kebutuhan guru secara nasional, terutama mengingat kebijakan pengalihan honor guru dari dana BOS ke APBD yang mulai diterapkan 2026.
🏛️ Respons dan Solusi Pemerintah
Reformasi Tata Kelola Ekspor SDA
Sebagai langkah konkret, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.
Kebijakan ini mulai diterapkan pada komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy.
Melalui aturan baru ini, seluruh penjualan ekspor komoditas SDA wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. "Artinya, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha," jelas Prabowo.
Target Penyelamatan Rp45 Triliun pada 2026
Pemerintah menargetkan dapat menyelamatkan pendapatan negara hingga Rp22 triliun pada akhir 2025, dan meningkat menjadi Rp45 triliun pada 2026 melalui kebijakan ini.
Angka tersebut berasal dari optimalisasi tata kelola komoditas dan penutupan celah kebocoran.
💡 Pesan Presiden: Saatnya Bicara Jujur
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara blak-blakan mengakui kelemahan sistem yang ada.
Ia mencontohkan buruknya tata kelola bea cukai yang pernah sampai harus "di-outsourcing ke swasta" karena dianggap terlalu parah. "Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua. Saya bukan mau menjatuhkan moril siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita," pungkasnya.
"Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan nasib atau keadaan. Masalahnya ada pada kita, pada sistem yang membiarkan kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri tanpa memberikan manfaat maksimal bagi rakyat," tegas Presiden menutup pidatonya di hadapan para wakil rakyat.
