2. Skema Penggajian
Penetapan standar gaji pokok yang layak.
Selama ini, besaran gaji PPPK paruh waktu sangat bervariasi, mulai dari yang sangat kecil hingga mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Beberapa daerah bahkan hanya mampu membayar di kisaran Rp139.000 hingga Rp700.000 per bulan.
Pemerintah dan DPR disebut sedang mengkaji opsi subsidi dari provinsi ke kabupaten/kota atau bahkan pengambilalihan pembiayaan oleh pemerintah pusat.
3. Sumber Pendanaan
Mencari formula pendanaan yang sesuai dengan kondisi fiskal negara dan daerah yang sedang ketat akibat tekanan ekonomi global.
Rapat ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian anggaran yang berkelanjutan, tidak hanya untuk tahun 2026.
4. Peningkatan Kesejahteraan
Selain gaji pokok, pembahasan juga mencakup tunjangan-tunjangan lain serta hak-hak normatif seperti gaji ke-13 dan THR, yang saat ini sudah dijamin bagi PPPK paruh waktu melalui PP Nomor 9 Tahun 2026.
Namun, implementasinya di lapangan masih membutuhkan kepastian pendanaan.
Para pemangku kepentingan berharap agar hasil dari pertemuan hari ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian bagi masa depan ribuan PPPK paruh waktu di Indonesia.
