-
Jalur CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) – Diutamakan bagi guru yang memenuhi syarat usia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, serta lolos seleksi kompetensi dasar dan bidang. Guru yang lolos jalur CPNS akan memiliki jaminan pensiun dan jenjang karier yang lebih jelas.
-
Jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) – Diperuntukkan bagi guru yang sudah berusia di atas 35 tahun, yang sudah tidak memenuhi syarat usia untuk CPNS, namun tetap memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi dalam mengajar.
Dengan skema ini, guru senior yang usianya di atas batas maksimal CPNS tetap bisa mendapatkan status ASN melalui jalur PPPK, sehingga tidak ada guru yang kehilangan pekerjaan secara massal di tahun 2027.
Selain itu, skema PPPK sendiri terbagi dalam dua jenis: PPPK Penuh Waktu (gaji dan tunjangan dari APBD dengan status kontrak jangka panjang) dan PPPK Paruh Waktu (solusi transisi bagi guru yang belum lolos seleksi penuh, dengan gaji dari dana BOS/komite sekolah dan status kontrak tahunan).
Respon Organisasi Profesi: P2G dan PGRI
Langkah pemerintah ini disambut baik oleh berbagai organisasi profesi guru.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Minta Percepatan
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, mendorong pemerintah segera merealisasikan rekrutmen CPNS, mengingat selama lebih dari enam tahun tidak ada seleksi CPNS khusus untuk guru.
P2G juga menyoroti nasib guru PPPK Paruh Waktu yang hingga kini belum mendapatkan kepastian kesejahteraan.
“Jangan sampai pemerintah memecat serentak para guru Non-ASN yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
Jangan sampai tahun 2026 dicatat dalam sejarah menjadi Tahun Tragedi bagi Ratusan Ribu Guru Honorer,” tegas Iman.
Organisasi ini juga mendesak agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi mengalihkan status guru PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu, termasuk meningkatkan anggaran transfer ke daerah.
PGRI Soroti Kesiapan Formasi
Sementara itu, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah mengantisipasi potensi kekurangan guru yang signifikan pada 2026-2027 jika rekrutmen tidak segera dilakukan.
PGRI juga menyoroti kemungkinan tidak adanya rekrutmen CPNS untuk formasi guru sebelum 2027 jika perencanaan anggaran tidak matang.
PGRI mendorong pemerintah untuk segera membuka peta jalan yang jelas bagi para guru honorer yang selama ini setia mengabdi di daerah-daerah tertinggal dan terpencil.
FSGI: Pastikan Anggaran dan Gaji Layak
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan respons lebih rinci.
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menyatakan bahwa tahun 2027 bukanlah pemberhentian massal, melainkan transisi status dari honorer menjadi pegawai pemerintah yang lebih formal.
Namun, FSGI memperingatkan potensi penambahan beban APBD akibat perubahan status ini.
Ketua Umum FSGI Fahriza Marta Tanjung menegaskan pemerintah pusat harus memastikan guru PPPK memperoleh penghasilan yang layak.
“Jangan sampai hanya berganti status tetapi gajinya tetap menggunakan dana BOS, sehingga tetap tak layak seperti selama ini dan dibayar per triwulan sesuai turunnya dana BOS,” tegasnya.
FSGI juga menekankan pentingnya menjamin kepastian hukum dan ketersediaan anggaran daerah untuk menggaji guru PPPK.
Langkah Daerah: Antisipasi Kekurangan Guru
Berbagai pemerintah daerah sudah mulai bergerak mengantisipasi kebijakan ini dengan mengajukan usulan formasi CPNS dan PPPK.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan 700 formasi guru, diprioritaskan untuk guru produktif SMK, guru normatif, serta guru pendidikan khusus di SLB.
Kota Denpasar, Bali mengusulkan 326 formasi guru.
Kepulauan Riau berencana membuka rekrutmen CPNS guru untuk jenjang SMA dan SMK negeri guna mengatasi kekurangan tenaga pengajar di tujuh kabupaten/kota.
Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah mengusulkan 86 formasi prioritas untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan, disesuaikan dengan data pegawai yang akan pensiun.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa, NTB mengusulkan 349 formasi CPNS yang didominasi untuk kebutuhan guru kelas, guru agama, dan guru BK.
BKN: Siapkan Payung Hukum dan Seleksi
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan kesiapannya menggelar seleksi CASN pada 2027.
BKN akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kemendikdasmen untuk menentukan mekanisme seleksi yang adil dan transparan.
Mekanisme yang akan diterapkan mengutamakan prinsip keadilan dan kompetensi, sehingga guru honorer yang telah mengabdi sekaligus pelamar umum lainnya dapat bersaing secara sehat.
Kabar baiknya, pemerintah membuka jalur afirmasi bagi tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN (THK-II), sehingga tetap memiliki peluang lebih besar dibanding pelamar umum.
