JAKARTA – Pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai atau Program Sembako (BPNT) tahap kedua tahun 2026 untuk periode April–Juni terus berlanjut dan menjadi perhatian utama masyarakat penerima manfaat.
Hingga Senin, 11 Mei 2026, proses pencairan dana bansos ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari empat bank Himbara—BSI, BNI, BRI, dan Mandiri—menunjukkan dinamika yang berbeda.
Berdasarkan pantauan berbagai kanal informasi bansos, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi bank pertama yang menyalurkan bantuan, disusul oleh Bank BNI, sementara KKS Bank BRI dan Bank Mandiri mulai menyusul secara bertahap.
Status pencairan per bank penyalur:
- BSI: Pencairan tercepat.
Bank Syariah Indonesia menjadi yang terdepan dalam penyaluran bansos tahap kedua ini.
Sejak awal Mei 2026, KKS Bank BSI sudah mulai mengirimkan saldo bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah, mencakup PKH dan BPNT sekaligus.
- BNI: Menyusul, mulai aktif di 7 provinsi.
Bank BNI mulai menyalurkan bansos PKH secara bertahap dan telah terkonfirmasi cair di sejumlah wilayah, meliputi Bali, Banten, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Pencairan ini menjadi kabar baik bagi KPM pemegang KKS Bank BNI yang sudah menanti-nanti saldo bantuan.
- BRI: Mulai bergerak masif.
Bank BRI terpantau melakukan pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 2 secara masif di ratusan kabupaten/kota dari Sumatra hingga Papua.
Beberapa wilayah yang sudah terkonfirmasi cair antara lain Medan, Palembang, Bandar Lampung, Pekanbaru, Padang, Tangerang, Cianjur, Tasikmalaya, Grobogan, Demak, Banyumas, Nganjuk, hingga Denpasar, Bali.
Wilayah NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga sudah masuk daftar.
- Mandiri: Mulai bergerak, masih terbatas.
Bank Mandiri hingga berita ini diturunkan memang masih belum banyak bukti pencairan yang terpantau, namun sudah mulai menunjukkan pergerakan awal.
KPM pemegang KKS Bank Mandiri diimbau untuk bersabar karena proses pencairan sedang berlangsung secara bertahap.
Merujuk pada surat resmi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 1285/3/BS.01.00/5/2026 tertanggal 6 Mei 2026, penyaluran bansos tahap kedua sudah dimulai secara nasional.
Persentase penyaluran untuk PKH nasional telah mencapai 73,8 persen, artinya sebagian besar dari 10 juta peserta sudah mulai menerima manfaat alokasi April–Juni 2026.
KPM yang belum menerima tidak perlu panik karena proses transfer dilakukan secara bertahap atau per termin.
Masuknya saldo ke rekening satu KPM dengan yang lainnya dapat memiliki jeda waktu meskipun berada di wilayah yang sama.
Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap beredarnya bukti struk palsu di media sosial, baik di YouTube, Facebook, maupun TikTok, yang mengklaim bahwa KKS Bank BRI atau Mandiri sudah mencairkan bantuan.
Faktanya, hingga Senin siang, 11 Mei 2026, sejumlah penerima manfaat pengguna KKS Bank BRI dan Bank Mandiri mengaku saldo rekening mereka belum mengalami perubahan.
KPM disarankan untuk tidak buru-buru ke ATM dan memastikan dua hal penting terlebih dahulu, yakni periode salur di aplikasi Cek Bansos dan status SI di SIKS-NG.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan beberapa jalur resmi untuk mengecek status penerima dan pencairan bansos secara mandiri:
Melalui Situs Web:
- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP.
- Isi kode captcha yang tersedia.
- Klik "Cari Data".
Sistem akan menampilkan status penerima bantuan, jenis bansos (PKH dan/atau BPNT), hingga kelompok desil kesejahteraan keluarga.
Melalui Aplikasi:
- Pengecekan juga dapat dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial yang dapat diunduh melalui Play Store.
Melalui Mobile Banking:
- KPM yang memiliki akses mobile banking dari bank masing-masing (BRImo, Livin' by Mandiri, BNI Mobile Banking, BSI Mobile) dapat mengecek saldo secara rutin dari rumah, sehingga tidak perlu bolak-balik ke ATM.
Bansos PKH disalurkan per tiga bulan (triwulan) dengan besaran bervariasi menurut kategori penerima berikut:
- Ibu hamil atau nifas: Rp750.000 per tahap.
- Anak usia 0-6 tahun (balita): Rp750.000 per tahap.
- Anak SD sederajat: Rp225.000 per tahap.
- Anak SMP sederajat: Rp375.000 per tahap.
- Anak SMA sederajat: Rp500.000 per tahap.
- Lansia: Rp600.000 per tahap.
Sementara untuk BPNT (Program Sembako), nilai bantuan yang diterima KPM adalah Rp200.000 per bulan dalam bentuk saldo elektronik untuk kebutuhan pangan.
Diakumulasikan untuk tiga bulan (April-Juni), penerima manfaat akan menerima total Rp600.000.
Informasi penting untuk KPM:
- Jangan tinggalkan sisa saldo besar di rekening KKS karena dapat ditarik kembali ke kas negara.
KPM yang sudah menerima saldo diimbau untuk segera melakukan penarikan hingga 100 persen, meskipun nominalnya hanya Rp50.000 atau Rp100.000.
- Desil dapat berubah.
Dalam sistem DTSEN, penerima bansos dibagi berdasarkan kelompok desil kesejahteraan.
Penentuan desil tidak hanya dihitung dari penghasilan, tetapi juga kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi terbaru di lapangan.
Jika data dianggap tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa, kelurahan, Dinas Sosial, atau aplikasi Cek Bansos.
- Ada 475.821 KPM baru untuk triwulan II 2026.
Dalam pembaruan data terbaru, sebanyak 475.821 keluarga penerima manfaat ditetapkan sebagai penerima bansos baru untuk PKH dan BPNT triwulan II 2026.
- BLT Kesra belum ada kepastian.
Pemerintah hingga kini belum memutuskan apakah program BLT Kesra sebesar Rp900 ribu akan kembali dilanjutkan pada 2026.
Masyarakat diimbau untuk tidak terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya.
Imbauan untuk KPM:
- Rutin mengecek saldo KKS secara berkala melalui mobile banking atau aplikasi Cek Bansos.
- Bertanya kepada pendamping PKH setempat untuk informasi terkini.
- Tidak mudah percaya dengan unggahan struk palsu di media sosial.
- Tidak perlu bolak-balik ke ATM sebelum ada konfirmasi saldo masuk.
Pemerintah sendiri terus menyalurkan bantuan sosial secara bertahap guna memastikan ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
