Apakah Perangkat Desa Layak Diangkat Menjadi PNS?

Menurut Surat Edaran Kemendagri, perangkat desa yang lolos seleksi PPPK wajib memilih salah satu: menjadi ASN PPPK dan mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa, atau tetap menjadi perangkat desa dan status kelulusan PPPK dianggap gugur.

Kebijakan ini diambil untuk mencegah konflik kepentingan.

4. Urgensi yang Masih Diperdebatkan

Beberapa pihak justru menilai bahwa perangkat desa tidak perlu diangkat menjadi PNS.

Yang lebih mendesak adalah peningkatan kesejahteraan dan kepastian perlindungan hukum, tanpa harus mengubah status kepegawaian mereka secara fundamental.

VI. Respons Organisasi dan Pemerintah

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), organisasi yang mewadahi aspirasi perangkat desa, telah secara konsisten memperjuangkan kejelasan status kepegawaian.

Namun, tuntutan mereka bukanlah menjadi PNS secara otomatis, melainkan adanya kepastian status.

"Kami berharap ada kejelasan status. Entah itu nanti PPPK atau ASN, yang penting ada kepastian," ujar Sumartana, perwakilan PPDI, pada April 2026.

PPDI mengusulkan tiga skema status kepegawaian, termasuk penambahan satu kategori baru selain ASN PNS dan PPPK, yakni APD (Aparatur Pemerintah Desa), untuk memperjelas status kepegawaian perangkat desa.

Sementara itu, pemerintah melalui PP Nomor 16 Tahun 2026 telah memilih jalan berbeda: memperkuat kesejahteraan dan profesionalisme perangkat desa tanpa mengubah status kepegawaian mereka menjadi ASN.

Pemerintah juga menetapkan standar nasional penghasilan tetap bagi perangkat desa dan menghadirkan skema tunjangan purnatugas sebagai bentuk apresiasi.

VII. Peluang bagi Perangkat Desa: Jalur yang Tetap Terbuka

Meskipun tidak ada pengangkatan otomatis, pintu bagi perangkat desa untuk menjadi ASN tetap terbuka, namun harus melalui jalur seleksi yang kompetitif.

Perangkat desa memiliki hak yang sama untuk mendaftar seleksi PPPK nasional seperti warga negara lainnya.

Peluang yang tersedia antara lain:

1. Jalur PPPK: Perangkat desa yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi PPPK nasional. Jika lulus, mereka akan menjadi ASN tetapi harus melepas jabatan perangkat desa.

2. Jalur PNS: Peluang ini lebih terbatas. Jabatan strategis seperti Sekretaris Desa memiliki peluang lebih besar, sementara posisi lain harus melalui jalur seleksi CPNS umum.