Bungko News – Pemerintah secara resmi mengumumkan perubahan fundamental skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi.
Dari yang selama ini berbasis barang, akan beralih menjadi bantuan langsung tunai ke rekening penerima manfaat.
Kepastian itu disampaikan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, usai rapat tingkat menteri mengenai perluasan program intervensi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
“Kita ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, (semua) subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash,” ujar Luhut.
Perluasan Digitalisasi ke 258 Kabupaten/Kota
Luhut menjelaskan, digitalisasi bansos sebelumnya baru menyasar 43 kabupaten/kota, kini diperluas masif hingga 258 kabupaten/kota.
Fokus awal masih pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Perluasan dilakukan dengan mengintegrasikan data melalui Government Technology (GovTech).
Peluncuran skala besar atau roll out GovTech digitalisasi bansos ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026.
Ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk menghadirkan keadilan sosial.
Data Tunggal Berbasis AI dan Rp5,4 Juta per Orang
Skema baru ini didukung integrasi data antar kementerian dan lembaga berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan anak bangsa.
Konsolidasi melibatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemendagri, Kemensos, Kemendes PDT, Kemenkop, Kemenpan-RB, Kemenkes, Komdigi, Kemenag, DEN, BPS, BSSN, hingga pemerintah daerah.
Menurut Luhut, sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan telah tercatat dan terus disinkronkan.
“Semua data ini sudah berbicara satu sama lain antarkementerian dan lembaga dengan sistem berbasis AI yang dibuat oleh putra-putri Indonesia,” katanya.
Dalam rencana sebelumnya pada Juni 2026, Luhut juga menyebut nilai akumulasi bansos yang akan ditransfer bisa mencapai rata-rata Rp5,4 juta per orang.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang.
Subsidi akan langsung kepada penerima.
Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” ujar Luhut di Istana Merdeka.
Sistem AI ini tidak hanya untuk bansos, tapi juga akan digunakan untuk pemetaan UMKM agar pembiayaan lebih tepat sasaran.
Real-Time Monitoring dan Libatkan TNI-Polri
Pemerintah akan menyajikan seluruh data capaian penyaluran secara real-time dan dievaluasi setiap pekan untuk memantau daerah yang mengalami hambatan.
Untuk memastikan bantuan sampai ke pelosok, pemerintah membuka keterlibatan berbagai pihak sebagai agen perlindungan sosial, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas TNI-Polri serta ASN.
“Supaya masyarakat di gunung-gunung dan di kampung-kampung yang sulit dicapai atau belum memiliki HP dapat didatangi langsung oleh TNI-Polri.
Ini bentuk keadilan yang ingin diwujudkan Presiden,” tegas Luhut.
Pemerintah berharap konsolidasi dan sinkronisasi data rampung hingga akhir 2026, sehingga skema penyaluran bansos dan subsidi berbasis penerima manfaat langsung dapat direalisasikan penuh mulai 2027.
