Memasuki bulan Juni 2026, proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako tahap 2 masih terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia Tags: Bansos Juni
Memasuki bulan Juni 2026, proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako tahap 2 masih terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tidak hanya memastikan kelancaran pencairan, tetapi juga melakukan pembaruan data besar-besaran dengan menambah 475.821 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada triwulan II tahun ini .
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa penambahan KPM baru ini merupakan bagian dari upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan secara rutin. "Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," ujar Gus Ipul di Jakarta .
Data yang bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) tersebut memastikan bahwa sebanyak 475.821 KPM baru resmi masuk dalam daftar penerima bansos PKH dan Program Sembako untuk periode April–Juni 2026 .
🆕 Siapa Penerima Bansos Baru?
Penambahan KPM baru ini tidak berarti pemerintah menambah total jumlah penerima bansos secara nasional.
Justru, para penerima baru ini menggantikan 475.821 KPM sebelumnya yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat, antara lain karena telah naik kelas (meningkat taraf ekonominya), meninggal dunia, atau terdeteksi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, anggota legislatif, maupun keluarganya.
Proses pengusulan KPM baru pun melalui mekanisme yang berjenjang dan transparan.
Mereka diusulkan melalui pemerintah desa, kelurahan, dinas sosial daerah, hingga pengajuan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos .
Dengan sistem ini, setiap usulan harus mendapat persetujuan kepala daerah terlebih dahulu sebelum diproses sebagai pengganti penerima lama .
Kemensos pun menegaskan bahwa jumlah penerima bansos secara nasional tetap, namun daftar penerimanya dapat berubah pada setiap periode pencairan agar bantuan lebih tepat sasaran .
📅 Jadwal dan Target Pencairan
Meski belum ada tanggal pasti pencairan bansos PKH dan BPNT, Kemensos menargetkan bansos tahap II untuk periode April, Mei, dan Juni 2026 dapat disalurkan tepat waktu .
Penyaluran dilakukan secara bertahap sepanjang triwulan II dengan mekanisme yang disesuaikan pada masing-masing daerah serta proses validasi data terbaru .
Guna mempercepat proses, Kemensos telah memajukan jadwal penerimaan data DTSEN dari sebelumnya setiap tanggal 20 menjadi setiap tanggal 10 setiap triwulan.
Hal ini memberi waktu lebih panjang untuk memproses data dan menyalurkan bansos kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan . "Dengan waktu yang lebih banyak untuk penyaluran, kita harapkan prosentase penyalurannya terus meningkat," ujar Gus Ipul .
Pemerintah pun menyiapkan dua skema penyaluran bansos tahap 2, yaitu langsung ke rekening penerima melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Melalui PT Pos, KPM bisa datang langsung ke kantor pos atau di titik-titik komunitas yang telah disepakati, seperti kantor kecamatan maupun kelurahan .
Selain itu, pada bulan Juni 2026, pemerintah juga memperluas uji coba digitalisasi bansos ke 42 kabupaten/kota secara bertahap.
Melalui transformasi digital ini, proses penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan dapat ditelusuri .
📍 Wilayah yang Sudah Melaporkan Pencairan
Beberapa wilayah di Indonesia telah melaporkan mulai diterimanya bantuan bansos tahap 2. Melansir pantauan berbagai kanal informasi bansos pada awal Juni 2026, berikut sebaran wilayah yang mencatat pencairan :
Penyaluran Melalui KKS BNI
Pencairan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank BNI telah berlangsung di sejumlah daerah, mencakup Jawa Timur (Malang, Probolinggo, Tuban, Kediri, Lamongan, Gresik, Pasuruan, Bojonegoro, Ngawi, Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, Bondowoso, Banyuwangi, dan Blitar).
Di Jawa Barat, pencairan berlangsung di Kabupaten Bandung, Cirebon, Indramayu, Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Karawang, Kuningan, dan Kota Tasikmalaya.
Sementara itu, wilayah yang melaporkan pencairan di Jawa Tengah dan DIY meliputi Pemalang, Magelang, Klaten, Sragen, Tegal, Wonosobo, dan Bantul .
Penyaluran Melalui PT Pos Indonesia
Bagi wilayah yang mengandalkan distribusi melalui PT Pos Indonesia, pencairan sudah mulai berjalan di Nusa Tenggara dan Maluku, meliputi Sumba Barat Daya, Kupang, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka, Sumba Timur, Lembata, Alor, Belu, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Buru Selatan.
Sementara itu, sejumlah daerah di Papua yang masuk dalam proses penyaluran meliputi Yahukimo, Tolikara, Jayawijaya, Puncak Jaya, Nabire, Sorong, Biak Numfor, Mimika, Merauke, Raja Ampat, Jayapura, Kaimana, Maybrat, Supiori, Paniai, Tambrauw, Pegunungan Arfak, dan banyak wilayah lainnya .
💰 Besaran Bantuan PKH dan BPNT
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Kartu Sembako
Bansos BPNT atau Kartu Sembako diberikan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per tahap yang mencakup periode tiga bulan sekaligus .
Pada tahun 2026, Kemensos mengubah aturan desil penerima BPNT, yang semula berlaku untuk tingkat 1 hingga 5, kini hanya sampai desil 4—aturan yang serupa dengan bansos PKH .
Program Keluarga Harapan (PKH)
Sementara itu, besaran bansos PKH bervariasi sesuai komponen yang dimiliki setiap KPM .
Penerima dengan komponen kesehatan (ibu hamil atau nifas dan anak usia 0–6 tahun) menerima Rp750.000 per komponen.
Untuk komponen pendidikan, anak SD sederajat mendapat Rp225.000, anak SMP sederajat Rp375.000, dan anak SMA sederajat Rp500.000.
Adapun untuk komponen kesejahteraan sosial, lansia dan penyandang disabilitas berat masing-masing menerima Rp600.000, sementara korban pelanggaran HAM berat memperoleh Rp2.700.000.
🔍 Cara Cek Status Penerima Bansos Juni 2026
Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri menggunakan ponsel dan NIK KTP melalui dua kanal resmi:
1. Melalui Situs Resmi cekbansos.kemensos.go.id
Pengecekan dapat dilakukan dengan mengakses laman cekbansos.kemensos.go.id, memasukkan 16 digit NIK KTP, mengisi kode captcha yang muncul, lalu mengklik tombol "Cari Data" .
Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, meliputi nama penerima, kelompok desil, jenis bantuan yang diterima, status pencairan, hingga periode penyaluran .
2. Melalui Aplikasi Cek Bansos
Selain melalui situs, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store (Android) atau App Store (iOS) .
Langkah-langkah pengecekan meliputi membuka aplikasi, memilih menu "Cek Bansos", memasukkan NIK KTP, lalu mengklik "Cari Data" .
Aplikasi ini juga menyediakan fitur pengelolaan data, pengajuan usulan, dan pelaporan ketidaksesuaian data.
🛡️ Waspada Hoaks dan Penipuan
Di tengah proses pencairan yang masih berlangsung, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu isu yang beredar adalah adanya bonus atau penebalan bansos sebesar Rp400.000 untuk periode Juni-Juli 2026 .
Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan resmi mengenai tambahan bonus tersebut untuk tahun 2026.
Masyarakat disarankan menunggu informasi resmi terkait program bantuan yang sedang berjalan dan tidak mudah percaya pada kabar yang tidak memiliki dasar jelas .
📌 Penutup
Dengan berlangsungnya pencairan bansos tahap 2 dan penambahan 475.821 KPM baru, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperbarui data penerima secara berkala agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Penambahan KPM baru juga menjadi bukti bahwa evaluasi terhadap kelayakan penerima manfaat terus dilakukan.
Kepada masyarakat yang belum menerima bantuan, diimbau untuk bersabar dan rutin mengecek saldo KKS karena proses penyaluran masih berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni 2026.
Pastikan juga untuk selalu mengakses informasi dari sumber resmi Kemensos dan portal cekbansos.kemensos.go.id, serta abaikan kabar-kabar yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Pencairan bansos tidak dipungut biaya apapun. Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN, OTP, atau nomor rekening kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan berbagai sumber berita dan informasi resmi per tanggal 2–5 Juni 2026.
Status pencairan per wilayah dan KPM dapat berbeda.
Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan pengecekan mandiri secara berkala melalui kanal resmi Kementerian Sosial.
