Syarat Terbaru Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai Regulasi 2026

Ketentuan Baru: Keterwakilan Perempuan 30 Persen

Salah satu perubahan paling signifikan dalam regulasi terbaru adalah penguatan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

Undang-undang menegaskan adanya keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dari total anggota BPD .

Beberapa daerah telah menindaklanjuti ketentuan ini dengan:

• Menargetkan setiap dusun memiliki minimal satu keterwakilan perempuan 

• Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pendaftaran bakal calon 

  Baca Juga

  Perbedaan Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, dan Ketua RT

• Menyesuaikan Perda BPD dengan muatan penguatan peran perempuan 

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan suara dan aspirasi perempuan desa terwakili secara proporsional dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa .

Masa Jabatan Anggota BPD

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan anggota BPD ditetapkan selama 8 (delapan) tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji .

Ketentuan ini menyamakan masa jabatan anggota BPD dengan masa jabatan kepala desa.

Sebelumnya, beberapa daerah telah melakukan perpanjangan masa jabatan anggota BPD untuk menyesuaikan dengan aturan terbaru .

Anggota BPD dapat dipilih kembali paling banyak dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak .

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan desa sekaligus membuka ruang bagi regenerasi yang sehat.

Jumlah Kursi dan Keterwakilan Wilayah

Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa dengan ketentuan :

• Desa dengan jumlah penduduk tertentu memiliki kursi BPD yang proporsional

• Anggota BPD merupakan wakil dari setiap dusun atau padukuhan

Sebagai contoh, untuk desa dengan jumlah penduduk sekitar 10.300 jiwa, jumlah kursi BPD adalah 9 orang yang terbagi ke dalam tiga dusun, masing-masing tiga perwakilan .

Mekanisme Pemilihan Anggota BPD

Proses pengisian anggota BPD untuk masa bakti 2026-2034 saat ini sedang berlangsung di berbagai daerah .

Secara umum, mekanismenya meliputi:

1. Pembentukan Panitia Pemilihan

Pemerintah desa membentuk panitia pemilihan BPD yang bertugas menyelenggarakan proses penjaringan dan pemilihan .

2. Penjaringan Calon melalui Musyawarah Dusun

Proses penjaringan bakal calon dilakukan melalui musyawarah dusun (musdus) yang melibatkan unsur masyarakat setempat .

3. Seleksi Administrasi

Panitia melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif calon .

4. Pemilihan

Pemilihan dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak tanpa ambang batas minimal.

Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih .

5. Penetapan dalam Musyawarah Desa

Hasil pemilihan disahkan dalam musyawarah desa (musdes) .

Kompetensi yang Diharapkan dari Anggota BPD

Selain persyaratan formal, panitia pemilihan dan masyarakat diharapkan mempertimbangkan aspek kompetensi calon, antara lain :