Alasan utama Sony mengajukan diri jadi JC sangat jelas dan gak malu-malu: Dia tidak mau disudutkan sendirian. Kurang lebih terjemahan bebasnya: "Masa' iya saya yang jadi biang kerok? Banyak tuh yang di atas main juga!"
"Dia tidak mau disudutkan sendiri," ujar Krisna dengan nada datar, mewakili kliennya.
Lebih lanjut, sang pengacara menambahkan, "Saya bilang kenapa Bang ingin JC? Dia bilang bahwa saya tidak mau di sudutkan seolah-olah bahwa peranan ini ada di saya. Bahwa sayalah yang mengadalikan titik-titik ini. Ya, dia enggak mau," katanya.
Dengan kata lain, Sony mengaku hanya tukang eksekusi di lapangan. "Saya cuma kasih makan anak-anak, bukan yang merancang menu mark-up!" omongnya.
👀 Nama-nama Besar Siap Terbongkar: Legislatif & Eksekutif!
Ini bagian yang paling bikin para petinggi gelisah.
Menurut Krisna, kliennya mengaku menyimpan banyak nama dari kalangan eksekutif dan legislatif. "Menurut klien saya, yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya," kata Krisna dengan tegas.
Bahkan, kuasa hukumnya menyebut bahwa ada pejabat negara yang langsung meminta bantuan ke Sony untuk mengakomodasi titik-titik pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bermasalah.
Krisna mengklaim, Sony menerima permintaan langsung dari para pejabat, ada pula yang disalurkan melalui Dadan Hindayana (eks Kepala BGN) terlebih dahulu.
"Artinya, pejabat negara yang dimaksud ada yang langsung meminta bantuan ke klien saya dan ada yang melalui Kepala BGN sebelum diberikan ke klien saya," kata Krisna.
Krisna bahkan sudah memperingatkan Sony: "Pak, ini akan seru saat dibawa ke pengadilan." Artinya, siap-siap!
⚖️ Syarat Ketat JC: Bukan Pelaku Utama!
Namun, jangan buru-buru senang dulu.
Status Justice Collaborator ternyata tidak gratis.
Ada syarat teknis yang cukup berat: calon JC tidak boleh menjadi pelaku utama dalam kasus tersebut.
Aturan ini tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.
