Drama hukum kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru yang lebih menghibur sekaligus mencekam Sony Sonjaya adalah purnawirawan perwira tinggi Polri Sony Sonjaya adalah purnawirawan perwira tinggi Polri
Drama hukum kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru yang lebih menghibur sekaligus mencekam.
Tidak cukup dengan berita belanja motor listrik 21.801 unit dan TV 75 inci yang "nyasar", kini hadir plot twist paling spektakuler: Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) alias "saksi pelaku" — siap membongkar seluruh konspirasi di balik bancakan MBG.
🎭 Dari "Di-Lesehan" Jadi "Duduk di Kursi Saksi"
Pertama, mari kita pahami posisi sang pemain utama.
Sony Sonjaya adalah purnawirawan perwira tinggi Polri.
Namun, pangkat tinggi tidak menjebloskannya ke sel lebih lama dari koleganya.
Ia menjadi salah satu dari tiga tersangka selain Dadan Hindayana (eks Kepala BGN) dan Lodewyk Pusung (eks Wakil Kepala BGN lainnya).
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terungkap bahwa yayasan yang terafiliasi dengan pejabat BGN mengalirkan insentif miliaran rupiah per hari dan terjadi pembelian barang-barang aneh seperti sepatu 32.000 pasang.
Kronologi penangkapan Sony pun kocak: ia ditangkap saat sedang tertidur pulas di sebuah hotel di Jakarta Selatan setelah kecapekan. "Beliau cuma lagi ngobrol, terus kemalaman, capek pulang, terus tidur di hotel. Itu saja," kata kuasa hukumnya, Krisna Murti, sambil tersenyum masam.
Dengan kata lain: "Lagi nyenyak-nyenyak tidur, eh dipanggil Kejagung. Ini yang namanya 'bangun tidur, langsung masuk bui'."
Namun, setelah sadar dan mungkin minum kopi hitam pahit, Sony langsung bergerak cepat.
Melalui kuasa hukumnya, ia menyatakan kesiapan untuk menjadi JC. "Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan," tegas Krisna, Jumat (5/6/2026).
🤫 "Saya Bukan Dalang, Saya Cuma Tukang Eksekusi!"
Alasan utama Sony mengajukan diri jadi JC sangat jelas dan gak malu-malu: Dia tidak mau disudutkan sendirian. Kurang lebih terjemahan bebasnya: "Masa' iya saya yang jadi biang kerok? Banyak tuh yang di atas main juga!"
"Dia tidak mau disudutkan sendiri," ujar Krisna dengan nada datar, mewakili kliennya.
Lebih lanjut, sang pengacara menambahkan, "Saya bilang kenapa Bang ingin JC? Dia bilang bahwa saya tidak mau di sudutkan seolah-olah bahwa peranan ini ada di saya. Bahwa sayalah yang mengadalikan titik-titik ini. Ya, dia enggak mau," katanya.
Dengan kata lain, Sony mengaku hanya tukang eksekusi di lapangan. "Saya cuma kasih makan anak-anak, bukan yang merancang menu mark-up!" omongnya.
👀 Nama-nama Besar Siap Terbongkar: Legislatif & Eksekutif!
Ini bagian yang paling bikin para petinggi gelisah.
Menurut Krisna, kliennya mengaku menyimpan banyak nama dari kalangan eksekutif dan legislatif. "Menurut klien saya, yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya," kata Krisna dengan tegas.
Bahkan, kuasa hukumnya menyebut bahwa ada pejabat negara yang langsung meminta bantuan ke Sony untuk mengakomodasi titik-titik pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bermasalah.
Krisna mengklaim, Sony menerima permintaan langsung dari para pejabat, ada pula yang disalurkan melalui Dadan Hindayana (eks Kepala BGN) terlebih dahulu.
"Artinya, pejabat negara yang dimaksud ada yang langsung meminta bantuan ke klien saya dan ada yang melalui Kepala BGN sebelum diberikan ke klien saya," kata Krisna.
Krisna bahkan sudah memperingatkan Sony: "Pak, ini akan seru saat dibawa ke pengadilan." Artinya, siap-siap!
⚖️ Syarat Ketat JC: Bukan Pelaku Utama!
Namun, jangan buru-buru senang dulu.
Status Justice Collaborator ternyata tidak gratis.
Ada syarat teknis yang cukup berat: calon JC tidak boleh menjadi pelaku utama dalam kasus tersebut.
Aturan ini tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.
Jika Sony terbukti sebagai "otak" di balik kasus ini, maka status JC-nya otomatis tertutup.
Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, dengan sinis menjelaskan bahwa peluang Sony menjadi JC akan tertutup jika ia terbukti menjadi pelaku utama. "Kecuali yang dia akan buka (keterlibatannya) kedudukannya di atas dia, atau setingkat menteri, presiden, atau wakil presiden," katanya.
Jadi, jika yang ia beberkan hanya sekelas camat, status JC-nya bakal hangus!
🗓️ Jadwal "Buka Laci": Pekan Depan!
Kapan ledakan ini terjadi? Menurut Krisna, surat permohonan JC akan dikirimkan ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin (8/6/2026).
Artinya, pekan depan bisa jadi panggung pengadilan mulai panas.
Sony saat ini masih dalam keadaan syok dan menyesuaikan diri di sel tahanan.
Namun, ia mengaku siap untuk bekerjasama. "Pada waktunya nama-nama tokoh yang terlibat akan kita buka di pengadilan. Ini adalah itikad baik dari Pak Sony agar kasusnya transparan," tutup Krisna dengan nada diplomatis.
🎬 Closing: Hiburan Paling Mahal di Indonesia
Jadi, siapkan camilan dan pop corn.
Kasus yang awalnya adalah program sosial menyehatkan rakyat dengan dana triliunan, kini berubah menjadi sinetron kejar-kejaran dengan aktor-aktor utama dari panggung kekuasaan.
Siapa saja nama-nama yang akan dibeberkan? Jangan-jangan ada yang ikutan belanja TV 75 inci buat nonton Netflix di ruang rapat!
Yang jelas, Justice Collaborator ini bukan hak istimewa gratis.
Jika Sony gagal membuktikan bahwa ia bukan "dalang" di balik mark-up motor listrik Rp1 triliun dan pembelian sepatu 32.000 pasang, maka jalannya masih panjang menuju sel tahanan.
Tapi jika berhasil, kita semua akan mendapat jawaban atas pertanyaan besar: Siapa sebenarnya yang paling lapar di negara ini — anak-anak sekolah atau kantong para pejabat? Tunggu update-nya pekan depan!
