Penting untuk dicatat bahwa jadwal resmi ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang biasanya diteken oleh Presiden menjelang bulan Ramadan.
Komponen dan Rincian THR 2026
Anggaran sebesar Rp55 triliun tersebut merupakan bagian dari proyeksi belanja negara kuartal I 2026 yang mencapai Rp809 triliun.
Adapun komponen THR yang akan diterima oleh ASN tahun ini diprediksi tetap mengikuti skema lengkap, meliputi:
- Gaji Pokok (sesuai golongan dan masa kerja).
- Tunjangan Keluarga.
- Tunjangan Pangan.
- Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
- Tunjangan Kinerja (Tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan persentase yang disetujui pemerintah.
Kenaikan anggaran menjadi Rp55 triliun ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli para abdi negara, mengingat pada tahun 2025 saja, terdapat sekitar 9,4 juta ASN (termasuk pensiunan) yang menerima manfaat ini melalui kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Menunggu Payung Hukum Resmi
Meski anggaran sudah siap dan ancang-ancang jadwal telah dibuat, para ASN diminta untuk tetap bersabar menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru untuk tahun 2026.
Dokumen hukum inilah yang nantinya menjadi dasar pencairan bagi setiap instansi pemerintah.
Langkah Menkeu Purbaya yang menyiapkan anggaran lebih besar tahun ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada konsumsi rumah tangga dan memicu pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun 2026.
***
