Bungko News – NASIONAL – Kabar gembira bagi para tenaga profesional yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah secara resmi telah menetapkan kriteria dan mekanisme pengangkatan pegawai SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2026 ini.
Langkah ini merupakan bagian dari penguatan struktur organisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dasar hukum pengangkatan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur tentang tata kelola dan SDM di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Berikut adalah rincian lengkap kriteria, posisi, dan mekanisme pengangkatan yang perlu diketahui:
Hanya 3 Posisi Inti yang Diangkat Menjadi PPPK
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tidak seluruh personel di lapangan akan otomatis menjadi ASN.
Berdasarkan regulasi terbaru, status PPPK diprioritaskan bagi tenaga ahli yang memegang peran teknis dan administratif strategis di tiap unit pelayanan.
Tiga posisi utama tersebut meliputi:
- Kepala SPPG:
Bertanggung jawab penuh atas manajemen operasional, koordinasi wilayah, dan keberlangsungan unit pelayanan gizi di tingkat lokal.
- Ahli Gizi (Nutrisionis/Dietisien):
Bertugas menyusun standar menu, menghitung kecukupan kalori, serta menjamin keamanan dan kualitas pangan (HACCP) bagi para penerima manfaat.
