Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 2026 menyatakan:
"Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Meskipun tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, pajak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga nominal yang diterima PPPK adalah jumlah bersih (neto) sesuai hak.
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp55 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 bagi seluruh ASN, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan.
Kebijakan ini diharapkan menjadi stimulus ekonomi pada kuartal II-2026, sekaligus membantu keluarga aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.
Poin Penting yang Perlu Diingat PPPK
-
PPPK akan terima gaji ke-13 pada Juni 2026 bersama ASN dan pensiunan – paling cepat Juni, jika terkendala cair setelah Juni.
-
Besaran mengacu pada penghasilan Mei 2026 – setara satu bulan penuh.
-
Masa kerja menentukan – kurang dari setahun dibayar proporsional, kurang dari sebulan tidak berhak.
-
PPPK paruh waktu juga dapat – tidak ada pembedaan dengan penuh waktu.
-
PPPK pusat (APBN) dapat tukin, PPPK daerah (APBD) tidak.
-
Bebas potongan iuran – pajak ditanggung pemerintah.
-
Isu pemangkasan gaji ke-13 adalah hoaks – telah diklarifikasi PPID Kemenkeu.
Dengan adanya kepastian ini, seluruh PPPK di Indonesia dapat bernapas lega.
PPPK akan terima gaji ke-13 pada Juni 2026 bersama ASN dan pensiunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan apresiasi kepada seluruh aparatur negara yang telah mengabdi.
Penulis: Redaksi | Editor: Tim Redaksi
