Bungko News – JAKARTA - Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peralihan PT Pos hingga kini masih mengalami berbagai kendala.
Banyak KPM yang sudah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) namun saldo masih kosong, bahkan ada yang statusnya "exclude" dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masalah ini terjadi sebagai dampak dari migrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN yang mulai diberlakukan sejak triwulan kedua 2025.
Migrasi ini bertujuan meningkatkan akurasi targeting bantuan sosial kepada masyarakat yang tepat sasaran, namun diimplementasikannya menyebabkan banyak KPM mengalami penundaan pencairan dana.
Masalah Utama Penyaluran Bansos Peralihan Pos
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, terdapat beberapa masalah utama dalam penyaluran bansos PKH dan BPNT peralihan Pos:
1. Saldo KKS Kosong Meski Sudah Menerima Kartu
Banyak KPM yang sudah menerima KKS baru namun saat dicek saldonya masih kosong.
Menurut informasi dari Radar Banyuwangi, ada tiga penyebab utama saldo KKS kosong:
Pertama, bagi penerima yang baru pertama kali mendapatkan KKS, saldo bantuan biasanya tidak langsung tersedia.
Proses pencairan membutuhkan waktu dan akan masuk setelah pemerintah mengumumkan jadwal resmi penyaluran.
Kedua, penerima lama yang ternyata tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat.
Sistem dapat mendeteksi perubahan kondisi ekonomi, seperti peningkatan penghasilan atau kepemilikan aset baru seperti mobil dan rumah.
Jika hal ini terdeteksi, bantuan otomatis dihentikan meski kartu masih aktif.
Ketiga, beberapa masyarakat masih menyimpan kartu yang tampak mirip dengan KKS, padahal kartu tersebut merupakan sisa program BPNT COVID yang sudah berakhir, sehingga saldo tidak lagi tersedia.
2. Status Exclude dalam Sistem DTSEN
Banyak KPM yang saat dicek statusnya dalam sistem DTSEN menunjukkan "exclude" atau dihentikan.
