JAKARTA – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ketiga tahun 2025.
Pada pertengahan September 2025, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah melaporkan pencairan saldo bantuan di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka melalui dua bank penyalur, yakni Bank BNI dan Bank BSI.
Pencairan bansos ini terpantau dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp600.000, Rp750.000, hingga Rp1.800.000.
Saldo sebesar Rp750.000 dicairkan melalui Bank BSI, merupakan bantuan PKH untuk komponen balita yang diterima oleh KPM yang baru mendapatkan KKS hasil peralihan dari kantor pos.
Sementara itu, saldo Rp1.800.000 dan Rp600.000 dicairkan melalui Bank BNI sebagai pencairan PKH susulan untuk tahap ketiga maupun tahap kedua bagi KPM yang baru menerima KKS.
“Pencairan bansos PKH BPNT tahap ketiga resmi dimulai pada Senin, 15 September 2025, dan menjadi kabar yang telah lama ditunggu-tunggu oleh jutaan masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia,” demikian dilansir dari Radar Bogor.
Perpanjangan Bantuan Beras Hingga Desember 2025
Selain bansos tunai, pemerintah juga memastikan program bantuan pangan berupa beras tetap berlanjut hingga akhir tahun.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa program ini menyasar 18,27 juta KPM yang terdaftar dalam Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Bantuan pangan beras ini akan berjalan mulai September hingga Desember, masing-masing 10 kilogram per bulan untuk 18,277 juta penerima,” ujar Arief dalam keterangannya usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (12/9/2025).
Distribusi beras dilakukan dua bulan sekaligus, September–Oktober dan November–Desember, untuk memastikan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dan menekan kenaikan harga beras di pasar.
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 7 triliun untuk program bantuan pangan ini.
“Pemerintah masih membuka opsi memperpanjang bantuan pangan beras hingga Desember 2025. Evaluasi akan dilakukan dengan menyesuaikan realisasi anggaran,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).
Proses Distribusi KKS Baru dan Pencairan Susulan
Bagi sejumlah KPM yang hingga kini belum menerima pencairan pada tahap sebelumnya, pemerintah memastikan akan ada pencairan susulan.
Hal ini terutama berlaku bagi pemegang KKS lama yang belum cair di tahap III, pemegang KKS baru hasil peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih, serta penerima baru hasil validasi terbaru yang baru selesai pembuatan rekening kolektif (burekol).
