Fokus utama adalah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlangsungan pelayanan publik.
PPPK memiliki peran penting, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Jika terjadi pengurangan besar-besaran, dikhawatirkan kualitas layanan publik akan menurun.
Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan masa transisi hingga 2027 untuk menyesuaikan struktur anggaran sesuai ketentuan UU HKPD.
Dilema Daerah: Efisiensi vs Pelayanan Publik
Para pakar menilai persoalan ini merupakan masalah struktural dalam perencanaan kepegawaian.
Di satu sisi, daerah harus mematuhi aturan fiskal, namun di sisi lain kebutuhan tenaga kerja tetap tinggi.
Jika pengurangan PPPK dilakukan, maka layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan berpotensi terganggu.
Sebaliknya, jika aturan dilanggar, daerah berisiko menghadapi konsekuensi hukum dan fiskal.
Penutup
Ancaman PHK massal PPPK menjadi alarm serius bagi pemerintah pusat dan daerah.
Dibutuhkan kebijakan yang adaptif dan solutif agar reformasi fiskal tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai maupun kualitas pelayanan publik.
***
