Beban Kerja yang Terus Bertambah: Peran KPM tidak lagi sederhana. Dengan integrasi berbagai program—mulai dari pendataan keluarga, pemantauan stunting, edukasi kesehatan, hingga koordinasi dengan berbagai lembaga—beban kerja mereka semakin hari semakin berat, namun kompensasi tidak selalu mengikuti.
Tidak Ada Standar Nasional: Tidak adanya standar honorarium minimal secara nasional menyebabkan disparitas yang sangat lebar antar desa. Seorang KPM di satu desa bisa menerima Rp1,5 juta per bulan, sementara di desa tetangganya hanya Rp150.000.
Status Kepegawaian yang Kabur: KPM tidak termasuk dalam perangkat desa formal seperti yang diatur dalam UU Desa, sehingga pengakuan dan perlindungan hukum terhadap mereka masih minim.
🔮 Prospek dan Harapan ke Depan
Meskipun kondisi saat ini masih jauh dari ideal, ada secercah harapan.
Beberapa indikator positif mulai terlihat:
-
Dorongan Profesionalisme Tenaga Kerja: Adanya dorongan untuk meningkatkan status tenaga pendamping profesional menjadi lebih formal atau terstandarisasi dapat membawa perubahan struktur pengupahan yang lebih baik.
-
Kenaikan Pagu Dana Desa: Bagi KPM yang insentifnya bergantung pada Dana Desa, kenaikan pagu Alokasi Dana Desa setiap tahunnya menjadi kunci utama ketersediaan anggaran di level lokal.
-
Jaminan Ketenagakerjaan: Beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Karangasem di Bali, mulai memberikan perhatian pada aspek perlindungan sosial. Berdasarkan Keputusan Perbekel Nawa Kerti Nomor 9 Tahun 2026, ada kebijakan yang mengatur pemberian jaminan ketenagakerjaan bagi KPM setempat.
Seiring dengan target nasional untuk mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas, peningkatan kesejahteraan KPM bukan lagi sekadar pilihan, melainkan investasi.
KPM adalah motor penggerak.
Tanpa apresiasi yang layak, dikhawatirkan semangat pemberdayaan di tingkat desa akan meredup.
Sebaliknya, dengan dukungan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan kader, pembangunan manusia di desa akan melesat lebih cepat.
💡 Kesimpulan
Kader Pembangunan Manusia adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja keras di balik layar keberhasilan berbagai program pemerintah.
Mereka adalah ujung tombak dalam memastikan kebijakan pembangunan manusia—mulai dari percepatan penurunan stunting hingga pendampingan keluarga miskin—benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Namun, besaran honorarium yang mereka terima di tahun 2026 masih jauh dari kata layak.
Dengan rentang Rp150.000 hingga Rp1.800.000 per bulan, sebagian besar KPM masih bergulat dengan ketidakpastian finansial.
Bahkan yang terbaik sekalipun (Rp1,8 juta per bulan) masih berada di bawah gaji minimal Kepala Dusun (sekitar Rp2,6 juta per bulan) dan jauh di bawah standar upah minimum di sebagian besar wilayah Indonesia.
Beban kerja mereka terus bertambah, sementara tidak ada standar nasional yang memastikan minimal honorarium.
Sumber pendanaan yang beragam—mulai dari ADD hingga program kementerian—menciptakan disparitas yang ekstrem antar desa.
KPM di satu desa bisa hidup layak, sementara di desa lain mereka hanya menerima "uang terima kasih" yang tidak sebanding dengan pengabdiannya.
Ke depan, pemerintah pusat dan daerah perlu bergerak bersama.
Tidak cukup hanya dengan proyeksi kenaikan dan wacana kesejahteraan.
Diperlukan regulasi yang tegas tentang standar minimal honorarium KPM, jaminan sosial yang memadai, serta perlindungan hukum yang jelas.
Karena pada akhirnya, pembangunan desa bukan hanya soal membangun jalan atau jembatan—tapi tentang membangun manusia di dalamnya.
Dan di garis depan perjuangan itu, ada Kader Pembangunan Manusia yang setia berdiri, menanti apresiasi yang layak dari negara yang mereka layani.
