Bagi mereka yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 masih ada kesempatan untuk memperoleh bansos kembali dengan cara melakukan reaktivasi sebagai penerima bansos melalui desa/kelurahan atau aplikasi yang sudah disiapkan bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat.
Kerjasama dengan PPATK: 600 Ribu Rekening Bermasalah
Kemensos bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri profil rekening penerima bansos.
Hasilnya cukup mengejutkan, ditemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos yang terindikasi bermasalah.
"Dari sekitar 10 juta rekening yang diajukan oleh Kementerian Sosial untuk ditelusuri, sebanyak 1,7 juta rekening tidak teridentifikasi sebagai penerima bansos," ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor Kemensos, Kamis (7/8/2025).
Lebih mencengangkan lagi, PPATK menemukan penerima bansos yang mengaku sebagai anggota DPRD, DPR, TNI, Polri, dokter, hingga pegawai BUMN saat membuat rekening.
Dari satu bank yang ditelusuri, ditemukan 27.932 penerima berstatus pegawai BUMN, 7.479 penerima berstatus dokter, dan lebih dari 6.000 penerima berasal dari kalangan eksekutif atau manajerial.
"Kami menemukan lebih dari 78.000 penerima bansos di tahun 2025 ini semester 1 masih bermain judi online (judol)," jelas Ivan.
Selain itu, PPATK juga menemukan hampir 60 orang penerima bansos yang memiliki saldo rekening lebih dari Rp 50 juta.
Bagi penerima bansos yang memang terbukti main hakim sendiri tidak akan bisa menerima bansos lagi, kecuali bagi mereka yang sangat membutuhkan dan harus melakukan reaktivasi ulang.
Progress Penyaluran Bansos Triwulan III Sudah 75%
Menteri Sosial melaporkan progress penyaluran bansos yang cukup baik.
Triwulan pertama sudah selesai 100%, triwulan kedua hampir selesai, dan triwulan ketiga sudah tersalurkan lebih dari 75%.
"Prinsipnya tidak ada bansos yang dikurangi. Bahkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu presiden menambah bansos. Itu yang diutamakan tentu adalah mereka yang benar-benar berhak," jelas Kemensos.
