Langkah serupa juga terjadi di Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur; Bupati Angela Tegaskan Tak Ada Lagi Honorer setelah mengangkat 1.888 PPPK.
Di Samarinda, 400 guru honorer dilantik menjadi PPPK yang mulai bertugas pada awal tahun 2026.
B. Keterbatasan Anggaran Daerah & Belanja Pegawai Membengkak
Di luar kebijakan nasional, kondisi fiskal daerah menjadi penghalang terbesar.
Pemerintah pusat menargetkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
Kini banyak daerah yang porsinya membengkak dan tidak berani menambah beban dengan rekrutmen baru.
Di Kabupaten Bekasi, alokasi belanja pegawai sudah mencapai 46,26 persen, memaksa pemda untuk fokus menyeimbangkan keuangan.
Provinsi Bengkulu juga terpaksa menunda rekrutmen CPNS 2026 karena belanja pegawai sudah melebihi batas 30 persen, dengan fokus saat ini pada penataan distribusi pegawai internal.
Jawa Barat memastikan tidak akan ada lowongan CPNS pada 2026 karena adanya pengurangan dana transfer daerah dari pusat yang cukup besar.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bahkan hingga melewati batas waktu 31 Maret 2026 belum mengusulkan formasi CPNS, dengan alasan sejumlah kabupaten kota masih "konsentrasi menyelesaikan PPPK Paruh Waktu".
C. Pemerintah Pusat Masih "Menahan" Keputusan Akhir
Dari level pusat, keputusan mengenai formasi CPNS 2026 pun hingga kini masih belum resmi diumumkan.
Pemerintah masih menahan keputusan untuk mengumumkan jumlah formasi secara rinci.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa tanpa adanya permintaan formasi dari kementerian/lembaga dan daerah, pemerintah pusat tidak dapat menggelar rekrutmen CPNS.
Kebijakan ini juga semakin menarik karena adanya perubahan haluan.
Awalnya rekrutmen guru ASN difokuskan ke PPPK, namun pemerintah berencana mengalihkan fokus rekrutmen guru ke jalur CPNS mulai 2026 untuk memberikan kepastian karier jangka panjang dan jaminan pensiun.
