Jakarta – Kabar baik datang bagi aparatur sipil negara.
Pemerintah dikabarkan tengah mengkaji kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2026, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan garda terdepan pelayanan publik.
Kelompok prioritas yang akan mendapatkan perhatian khusus mencakup tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta aparat penegak hukum.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini menegaskan kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian.
Pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan Menteri Keuangan, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan ASN yang tetap selaras dengan kondisi ekonomi makro dan tidak membebani anggaran negara di masa depan.
"Kenaikan gaji tersebut sebenarnya telah diajukan sebagai bagian dari perencanaan anggaran negara, akan tetapi pada saat ini belum mendapatkan persetujuan secara final," ucap Rini dikutip Selasa (12/5).
Adapun regulasi yang menjadi dasar kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Dalam beleid tersebut, secara eksplisit disebutkan salah satu program quick wins pemerintah adalah menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta anggota TNI/Polri dan pejabat negara.
Menariknya, kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari arahan sebelumnya.
Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024, kenaikan gaji hanya menyasar ASN.
Namun, dengan adanya Perpres 79/2025, Presiden Prabowo Subianto mempertegas bahwa program kenaikan gaji juga menyasar pejabat negara lainnya.
Meski kabar ini disambut antusias, publik masih menanti kepastian lebih lanjut mengingat pernyataan di atas sempat berbenturan dengan keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, pada akhir 2025 hingga awal 2026 sempat beredar pemberitaan bahwa pemerintah belum membuka peluang kenaikan gaji PNS secara menyeluruh karena keterbatasan ruang fiskal (fiscal space) APBN yang lebih difokuskan pada program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan pendidikan.
Dengan belum adanya keputusan final, pemerintah mengimbau para ASN untuk menunggu hasil kajian resmi.
Namun yang membedakan kali ini, sinyal pemerintah jauh lebih kuat dan terarah, menunjukkan penghargaan tinggi terhadap dedikasi para ASN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
