Bungko News – Pagi ini, Santi (33) seorang karyawan swasta di Jakarta sempat berdiri cukup lama di depan mesin kasir SPBU di kawasan Kuningan.
Ia tidak sedang mengantre.
Ia hanya terdiam membaca layar digital yang menampilkan angka Rp16.250 per liter untuk Pertamax—naik lebih dari Rp3.000 dari harga yang biasa ia bayarkan bulan lalu.
"Itu hanya satu sisi," katanya kepada wartawan sambil menunjukkan aplikasi mobile banking di ponselnya. "Di rumah, cicilan KPR bulan ini juga naik. Kami sudah putuskan tidak jadi beli tiket konser Taylor Swift dan membatalkan rencana liburan keluarga ke Bali akhir tahun. Budget hiburan kami hilang."
Kisah Santi adalah potret kecil dari badai besar yang kini menghantam kelas menengah Indonesia.
Dalam satu pekan, dua kabar buruk datang bertubi-tubi: Pertamax naik 32 persen dan rupiah terus merosot hingga nyaris menembus Rp18.200 per dolar AS.
Dampaknya bukan sekadar pengeluaran transportasi yang membengkak, tetapi seluruh struktur pengeluaran kelas menengah—termasuk porsi hiburan, rekreasi, hingga tabungan jangka panjang—mulai tergerus atau bahkan hilang sama sekali.
Dua Pukulan Beruntun dalam Satu Pekan
Pada Selasa (9/6/2026) malam, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berlaku mulai Rabu (10/6/2026).
Berdasarkan daftar harga terbaru, Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, atau melonjak Rp3.950 per liter atau sekitar 32 persen.
Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyebut kenaikan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.
Namun, kenaikan BBM ini datang di saat yang tidak tepat.
Hanya berselang beberapa jam sebelumnya, Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan kembali menaikkan suku bunga acuan di luar jadwal rapat.
Rapat Dewan Gubernur Mingguan BI pada 9 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen—langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak gejolak global akibat perang di Timur Tengah.
